MATARAM — Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah turut menyorot rendahnya serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi NTB. Pasalnya, serapan Pemprov NTB baru mecapai 34,07 persen, dari total anggaran sebesar Rp. 5.465.725.088.996.
Menurut Firmansyah, minimnya serapan belanja ini berdampak pada rendahnya realisasi anggaran belanja OPD di lingkungan Pemprov. Alhasil berimbas pada menurunnya pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB.
“Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah, dimana ada government spending. Kita khawatir kalau OPD-OPD ini minim liquiditas, khawatirnya terkoreksi pertumbuhan ekonomi daerah. Karena belanja pemerintah ini berkaitan erat dengan konsumsi masyarakat,” ujar Firmansyah, saat dihubungi di Mataram, Rabu (2/8).
Firmansyah menyampaikan, seyogyanya belanja-belanja pemerintah itu dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan. Mulai dari bantuan sosial, dan program-program strategis pemerintah daerah lainnya.
Kondisi saat ini serapan anggaran dari masing-masing OPD di lingkup Pemprov NTB masih banyak yang rapor merah. OPD merasa kesulitan untuk melaksanakan program-program strategis yang sudah direncanakan.
“Tinggal bagaimana caranya investasi ini terus bertumbuh, pemerintah memiliki caranya. Demikian juga untuk mendorong ekspor daerah ini, pemerintah daerah melalui OPD terkait juga memiliki cara,” tegasnya.
Untuk itu, Firmansyah menyarankan Pemprov agar menjaga pengaruh liquiditas pemerintah. Caranya dengan meningkatkan investasi, berikut mendorong kegiatan ekspor. Pemerintah bisa turut membantu para eksportir dengan cara membuka jaringan pasar ke luar negeri. Berikut harus ada penurunan suku bunga perbankan untuk menggeliatkan ekomomi.
“Sehingga dana untuk membayar cicilan dan marjin kredit masyarakat di lembaga keuangan, bisa dialokasikan untuk belanja kebutuhan yang lainnya,” terangnya.
Tidak hanya itu, Pemprov juga dapat bekerjasama dengan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama agar suku bunga bank ini bisa lebih ringan ditengah situasi ini. “Memang itu kebijakan nasional, tapi mungkin dari Pemda bisa duduk bersama bagaimana suku bunga bank bisa lebih lunak,” ujarnya.
Disisi lain inflasi daerah juga mesti diantisipasi. Pada Bulan Juli 2023, inflasi year on year (y–on–y) Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 1,98 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,01 pada Bulan Juli 2022 menjadi 114,23 pada Bulan Juli 2023.
Jangan sampai belanja pemerintah defisit, perputaran uang yang bergerak juga lambat. Sementara harga-harga barang terus mengalami kenaikan, sehingga berimbas kepada perekonomian masyarakat. “Tidak punya duit, dan harga tinggi. Ini masalahnya kalau tidak dilakukan antisipasi terhadap defisit anggaran ini,” jelasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir menuturkan rendahnya serapan belanja OPD ini lantaran Pemprov lebih fokus pada pembayaran utang kepada pihak ketiga atau kontraktor dalam pengerjaan proyek APBD 2022.
“Sesuai informasi dari BPKAD, progres pembayaran utang sudah mencapai di atas 90 persen. Dan dalam waktu dekat ini akan terbayarkan semua,” ucap Muzihir.
Berdasarkan data, ada sembilan OPD di lingkungan Pemprov yang rapor merah. Sembilan OPD itu belum mengerjakan proyek fisik di APBD 2023. OPD yang paling rendah realisasi proyek fisiknya yakni Biro Kesejahtraan Rakyat 5,58 persen, Rumah Sakit Mandalika 15 persen, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15,74 persen. Berikut Dinas Kelautan dan Perikanan 20,42 persen.
Selanjutnya ada Dinas Pertanian dan Perkebunan 21,6 persen, Biro Perekonomian baru 23 persen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 24,39 persen, Badan Riset dan Inovasi Daerah 24,39 persen, dan Biro Administrasi Pembangunan 24,51 persen.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya sudah meminta kepada Eksekutif agar segera memerintahkan kepada OPD untuk mengeksekusi program proyek fisik yang anggarannya bersumber dari PAD. “Info masing-masing PPK dari proyek fisik itu, sudah dipanggil oleh TAPD, agar penandatanganan kontrak pengerjaan proyek fisik itu segera dieksekusi,” ujar Ketua DPW PPP NTB ini. (rat)
