MATARAM – Pemkot Mataram berupaya keras untuk menangani dampak abrasi di kawasan pesisir. Salah satunya penanganan abrasi di kawasan eks Pelabuhan Ampenan dengan memasang pengaman tanggul yang dipasang menggunakan teknis riprap. Yaitu tumpukan batu-batu besar yang disusun berlapis.
Untuk pemasangan riprap di eks Pelabuhan Ampenan, Pemkot Mataram mengusulkan pembiayaan dari Kementrian PUPR dengan kebutuhan anggaran Rp 45 miliar. “Kami segera ajukan bantuan pembiayaan pemasangan riprap di kawasan eks pelabuhan Ampenan ke pemerintah pusat.
Karena anggaran kebutuhannya itu sekitar Rp 45 miliar,” ujar Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana, Jumat (17/5). Kawasan eks pelabuhan Ampenan diusulkan pembiayaannya bukan karena diprioritaskan. Pemkot Mataram memastikan penanganan abrasi di sepanjang pantai di wilayah ibu kota tetap diprioritaskan untuk ditangani.
Tetapi di kawasan eks pelabuhan Ampenan dampak abrasinya cukup parah. Di lokasi tersebut terdapat salah satu objek vital milik pemerintah, yaitu penyimpanan minyak Pertamina. “Kita juga ingin program ini menjadi satu kesatuan dengan penataan kita di eks Pelabuhan Ampenan.
Kan penataan di sana kita eksekusi sekarang supaya jadi sekali di sana penanganannya,” katanya. Wali kota menjelaskan, kebutuhan anggaran pembiayaan pemasangan riprap di eks Pelabuhan Ampenan mencapai Rp 45 miliar.
Usulan ini diyakini akan disambut positif oleh Kementrian PUPR.
Karena sebelumnya, Wali Kota sudah menyampaikan usulan tersebut secara lisan kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat mendampingi Presiden RI, Joko Widodo kunjungan kerja di Mataram dua pekan lalu. “Sudah saya sampaikan ke Pak Menteri pada saat datang bersama Bapak Presiden. Itu dasarnya kita mengajukan usulan. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir oleh Kementerian PUPR,” ungkapnya.
Proposal berkaitan dengan usulan pembiayaan sudah ditandatangani Wali Kota. Tindak lanjutnya, Wali Kota menginstruksikan kepada Asisten II Setda Kota Mataram dan Kepala Dinas PUPR untuk menyerahkan dan berkoordinasi dengan Kementrian. “Kami juga dijembatani nanti oleh BWS. Karena etika secara kelembagaan tentu kami berkordinasi dengan BWS dan dikomunikasikan oleh Pak Asisten II,” terangnya.
Pemkota Mataram cukup kesulitan untuk menangani abrasi di eks Pelabuhan Ampenan. Walaupun pemasangan riprap sudah dimulai oleh Pemkot Mataram. Tetapi dengan anggaran yang terbatas, pemasangan riprap tidak bisa maksimal dan hanya bisa sepanjang puluhan meter saja.
“Kemarin desain penataan Pantai Ampenan yang dipaparkan ke saya. Tidak termasuk dengan pemasangan riprap. Itu banyak jebol pedestrian pantainya oleh gelombang pasang. Jadi jangan sampai sia-sia upaya kita di sana. Sudah kita tangani penataan PKL dan lainnya, tetapi infrastruktur utamanya ini tidak tertangani,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning mengatakan, pemasangan riprap di eks Pelabuhan Ampenan tahun ini sudah diselesaikan dengan anggaran Rp 200 juta. Dengan anggaran tersebut riprap yang terpasang hanya 50 meter.
“Kalau sepanjang kawasan di sana dan beberapa titik lainnya tentu butuh anggaran yang besar. Itu tentunya kita butuh bantuan dari kementerian,” katanya. (gal)
