JAKARTA– Langkah Partai Golkar mengkaji, termasuk merevisi UU Bidang Politik patut didukung. Apalagi tujuannya untuk mendapatkan format UU Politik yang lebih baik lagi. Demikian pandangan Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaedi, Rabu (10/8).
"Bangsa ini perlu mendukung langkah Partai Golkar tersebut. Apalagi tujuannya untuk mendapatkan satu format UU bidang politik yang lebih baik," katanya.
Namun tetap masukan penting dari dia untuk Golkar. Pertama, soal kemungkinan menggabungkan UU Pileg dan Pilpres. Selama ini dua aturan tersebut berbeda. Apalagi menyangkut pelaksanaan serentak. Ke depan diperlukan satu UU Pemilu saja.
Kedua, menurut dia, partai yang kini dipimpin oleh Setya Novanto itu disarankan mengidentifikasi isu krusial. Semisal, sistem proporsional terbuka yang dinilainya perlu dipertahankan dengan mengatur beberapa regulasi penguatan untuk mengantisipasi persoalan politik uang.
Ketiga, mekanisme keserentakan antara Pileg dan Pilpres. "Ini kaitannya dengan mekanisme pencalonan. Siapakah partai yang bisa mencalonkan Presiden dan wakil Presiden. Atau terkait kepesertaan Pemilu," jelasnya.
Keempat, soal penegakan hukum terkait dengan harmonisasi mekanisme yang sekarang berbeda-beda. Dan masih banyak isu lainnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto menginginkan agar UU Bidang Politik yang akan dibahas di DPR lebih baik daripada yang sebelumnya.
Revisi UU Bidang Politik yang di dalamnya harus meliputi sistem kepartaian, sistem Pemilu Legislatif dan Pilpres, serta penyelenggaraan pemilu. Dia berharap DPR bisa
menghasilkan rekomendasi yang sangat bermanfaat, bukan saja untuk Partai Golkar, tetapi juga untuk bangsa.(wid)
