MATARAM—Sebagai partai pemenang pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Partai Golkar bakal menjagokan kader terbaiknya di Pilkada Lobar 2018. Ketua Partai Golkar Lobar, Hj Sumiatun akan diprioritaskan dan diberikan peluang lebih besar didukung dan diusung di Pilkada Lobar.
"Untuk Pilkada Lobar, Golkar prioritaskan Ibu Hj. Sumiatun," kata Sekretaris Partai Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaedah, kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (19/1).
Ia mengatakan, Hj. Sumiatun dinilai kader terbaik dimiliki Partai Golkar dan memiliki rekam jejak yang bagus. Sosok ini juga dianggap memiliki modal sosial dan modal politik untuk didukung dan diusung.
Kendati demikian, terangnya, belum ada keputusan resmi terkait figur yang akan dijagokan Partai Golkar di Pilkada Lobar 2018. Pasalnya, Partai Golkar masih menunggu hasil survei terkait figur calon disebut-sebut bakal maju dalam Pilkada Lobar.
[postingan number=3 tag=”golkar”]
Dari hasil survei itu, jelasnya, menjadi pertimbangan dan telaah bagi Partai Golkar dalam memutuskan dan menetapkan arah dukungan. "Golkar masih tunggu hasil survey," ucapnya.
Direncanakan Pilkada Lobar menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dan dibicarakan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dilangsungkan pada awal Februari serta Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) akan digelar pada pertengahan Februari. Keputusan di Rapimda tersebut akan diteruskan dan ditindaklanjuti ke DPP Partai Golkar di Jakarta.
Pasalnya, DPP memberikan rekomendasi dukungan terhadap figur akan didukung dan diusung Partai Golkar. "Namun keputusan akhir figur didukung dan diusung Golkar ada di DPP," ucapnya.
Sementara itu, pengamat politik NTB, Dr. Kadri berpandangan, penentuan calon kepala daerah diusung partai politik di Pilkada serentak 2018 masih akan tersentralisasi di DPP partai politik tersebut di Jakarta. "Kondisi ini akan mereduksi peran dari pengurus parpol di daerah," katanya.
Ia menilai hal tersebut sangat rentan menimbulkan konflik internal secara terbuka memperlihatkan perbedaan keputusan antara pengurus di tingkat pusat dengan pengurus di tingkat daerah. Kendati akhirnya, konflik semacam ini biasanya dimenangkan oleh kepengurusan DPP partai tersebut. Kondisi semacam itu hampir terjadi di setiap perhelatan Pilkada. (yan)
