SELONG—Pemerintah pusat melakukan pemangkasan miliaran rupiah Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Itu dipastikan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2016 baru-baru ini.
Pemangkasan tersebut dilakukan di sejumlah sector, diantaranya pemangkasan sumber daya alam dari royalti bagi hasil pertambangan dengan PT Newmont, dan pemangkasan DAK fisik dan non fisik. Kepetusan tersebut diketahui Dinas PPKA melalui situs resmi pemerintah pusat.
Kabid Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKA), Hasni memberikan penjelasan terkait rincian pemangkasan anggaran oleh pusat. Untuk royalti bagi hasil tambang dengan PT Newmont, dari rencana sebelumnya Rp. 40 miliar, Lotim kini hanya mendapat Rp. 15 miliar, setelah dilakukan pemangkasan Rp. 25 miliar.
Sementara DAK dipangkas sebesar Rp. 17 miliar. Begitu juga dengan DAK non fisik di Dikes. Sebelumnya DAK non fisik dinas tersebut mendapatkan Rp. 9 miliar, namun kini dipotong sebesar Rp. 3,8 miliyar. “Besaran pemangkas sudah dirilis,” ungkapnya Jumat kemarin (19/8).
Meski terjadi pemangkasan di DAK non fisik dan royalty. Namun di sisi lain pusat juga memberikan DAK tambahan untuk pembangunan jalan dan jembatan. DAK tambahan ini jumlahnya mencapai Rp. 74 miliar. “Untuk lebih jelas, silahkan di cek langsung Perpres 66 tahun 2016 ,” terangnya.
Meski ada pemotongan di DAK non fisik dan royalty, namun jumlahnya lebih kecil dibandingkan tambahan DAK untuk pembangunan jalan dan jembatan di Lotim. “Kita masih untung jika dibandingkan dengan daerah lain,” ulas Hasni.
Sebelumnya, ia juga mengatakan suntikan dana dari pusat dianggap sangat berpengaruh untuk pembangunan di Lotim. Sementara keberadaan PAD sendiri sangat tidak mencukupi untuk membiayai program yang ada. Bahkan PAD juga terselip dana dari pusat. Salah satunya anggaran kesehatan dari BPJS. “Kita sangat bergantung dengan dana pusat, karena PAD kita hanya Rp. 200 miliar, itupun terselip dana pusat,” lanjutnya.
Hal itu disampaikan, mengingat saat ini kondisi fiskal (keuangan) NTB masih sangat rendah. Sementara program pemerintah daerah, seperti perbaikan jalan terus gencar dilakukan, termasuk di Lotim sendiri. Bahkan Bupati sendiri saat ini terus berupaya untuk memacu perbaikan semua ruas jalan yang kondisinya rusak. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menyelaraskan percepatan program pembangunan pusat dan daerah. (lie)
