Proyek belum Rampung, SKPD Harus Bertanggung Jawab

H. Ahyar Abduh (Fahmy/Radar Lombok)

MATARAM– Masih adanya sejumlah proyek fisik yang belum rampung dan mengalami keterlambatan membuat Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh mengambil sikap tegas. Ia meminta pertanggungjawaban  pimpinan SKPD yang memiliki proyek fisik tersebut untuk bisa melakukan percepatan penyelesaian proyek.” Saya akan minta pertanggungjawaban pimpinan SKPD,” ungkap Ahyar kemarin (30/11).

Tanggung jawab yang diminta berkaitan dengan keseriusan SKPD untuk menyelesaikan proyek. Sebab ini berkaitan dengan kinerja mereka.

Selain meminta tanggung jawab, Ahyar dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi serapan keuangan dan proyek fisik masing-masing SKPD. Evaluasi ini tentunya akan memberikan gambaran kinerja pejabat.

Dalam waktu masing-masing kepala SKPD dipanggil. Jika ada proyek terlambat, maka kontraktornya harus diberikan sanksi. Sanksi paling berat bisa berupa pemutusan kontrak dan blacklist dimana kontraktor tidak diberikan kesempatan menggarap proyek untuk tahun selanjutnya.” Sanksi harus diberikan kepada kontraktor yang terlambat proyeknya,” tegasnya.

Baca Juga :  PN Mataram Tolak Keberatan Bambang Koko Cs

Sejumlah proyek berpotensi tidak bisa kelar hingga berakhirnya masa kontrak  diantaranya proyek pembangunan dua Puskesmas di Dinas Kesehatan. Sampai saat ini progres pembangunan Puskesmas baru 50 persen.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram angkat suara juga soal keterlambatan pembangunan gedung Puskesmas. Kalau sampai terlambat harus diberikan sanksi. Karena gedung yang dibangun itu untuk pelayanan tetapi tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Akibatnya ini bisa mengganggu pelayanan kesehatan.” Harus di-blacklist kontraktor yang tidak bisa kerja,” kata Ketua Komisi, Muhir.

Baca Juga :  Kontraktor Proyek Puskesmas Dikenai Denda

Dewan mengingatkan kontraktor dua Puskesmas agar bisa melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Kalau sampai dua proyek tersebut tidak bisa diselesaikan sesuai masa kontrak, Pemkot harus  memberikan sanksi. “ Kami juga sudah memanggil pihak Dinas Kesehatan untuk mempertanyakan proyek Puskesmas,” ungkapnya.

Dari Rp 1.421 triliun anggaran, sampai akhir bulan Oktober realisasi keuangan sebesar Rp 938 miliar atau sekitar 66.05 persen dengan realisasi proyek fisik sebesar 74.80 persen.(ami)

Komentar Anda