Politik Bagi Rata Redam Gejolak Pembentukan AKD

Gejolak Pembentukan AKD
BAGI RATA: Penetapan pimpinan AKD DPRD NTB berjalan lancar karena menggunakan politik bagi rata, Jumat (11/10) kemarin.( AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM–DPRD NTB telah membentuk dan menetapkan pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk periode 2019-2024 melalui rapat paripurna, Jumat (11/10). Dalam prosesnya, tidak ada gejolak atau dinamika luar biasa seperti lima tahun lalu.

Pembentukan AKD yang biasanya diwarnai gebrak meja, debat adu kekuatan hingga memunculkan pasal-pasal karet tidak terjadi di periode ini. Semuanya berjalan lancar dan memuaskan seluruh wakil rakyat.

Rapat paripurna pembentukan AKD dipimpin Wakil Ketua DPRD Mori Hanafi. Pembentukan AKD berjalan lancar, karena menggunakan politik bagi rata. Politik bagi rata tersebut, sudah terbukti juga meredam pemilihan Ketua DPR RI dan MPR RI.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Ruvaeda bersyukur dengan tensi politik yang tetap terjaga dalam pembentukan AKD. “Alhamdulillah semua berjalan lancar, aman, tidak ada gejolak. Karena semua sudah terakomodir,” ucap Isvie.

Dalam penetapan pimpinan AKD kali ini, mengedepankan unsur kebersamaan dan mengakomodir semuanya. “Kita mengedepankan kebersamaan, dengan cara musyawarah mufakat. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk peningkatan kinerja DPRD NTB lima tahun ke depan,” harap Isvie.

Anggota Fraksi PKB DPRD NTB, Lalu Pelita Putra mengatakan, lancarnya penyusunan AKD tidak lepas dari semangat kebersamaan. Hal itulah yang menjadi kunci utama pembentukan AKD berjalan lancar.

Menurutnya, bagi-bagi jatah bukan tentang puas dan tidak puas. Namun hal itu harus dimaknai sebagai rasa kebersamaan yang kuat. “Dinamika selalu ada. Lobi-lobi politik di tingkat fraksi maupun personal kita liat bergerak masif. Namun pada akhirnya membangun kebersamaan, menjadi kata kunci yang utama,” terang Pelita.

Sebelumnya, paripurna pembentukan AKD diawali dengan pemilihan pimpinan Badan Kehormatan (BK). Pemilihan dilakukan dengan mekanisme voting oleh 62 dari 65 anggota DPRD NTB yang hadir secara fisik.

Pemilihan anggota BK melalui proses pengajuan calon masing-masing satu orang tiap fraksi. Dari sembilan fraksi yang ada, hanya tujuh fraksi yang mengirimkan nama anggota untuk dicalonkan.

Fraksi Golkar mengirim nama Busrah Hasan, Gerindra mengirim Abdul Talib, PPP mengirim M Ruslan, PKS mencalonkan TGH Achmad Muhlis, Demokrat Lalu Riadi, PAN Najamuddin dan Fraksi Bintang Perjuangan  Nurani Rakyat (BPNR) mengutus Ahmad Dahlan.

Tujuh orang calon tersebut kemudian di-voting untuk masuk lima besar berdasarkan urutan suara terbanyak. Lima orang yang berhasil terpilih menjadi anggota BK, yaitu Busrah Hasan dengan perolehan 61 suara, Najamuddin Mustofa 59 suara, Achmad Muhlis 57 suara, Ruslan 53 suara, dan Riadi 47 suara.

Selanjutnya rapat paripurna diskors untuk proses musyawarah pemilihan Ketua BK. Dari hasil musyawarah lima orang anggota BK tersebut, Najamuddin dari Fraksi PAN berhasil terpilih menjadi Ketua BK. “Berdasarkan hasil pemilihan pimpinan tersebut, Ketua BK disepakati Najamuddin Mustafa, Wakil Ketua Busrah Hasan, dan lain-lain anggota, dengan demikian untuk anggota dan pimpinan BK dapat kita terapkan,” ujar Mori Hanafi yang memimpin paripurna.

Agenda sidang paripurna kemudian dilanjutkan dengan penetapan pimpinan AKD lainnya seperti komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Anggaran (Banggar).

Pimpinan komisi yang ditetapkan, benar-benar menunjukkan bagi rata jabatan. Bahkan dari lima komisi yang ada, sebanyak empat komisi dipimpin pendatang baru.

Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, Ketuanya Sirajuddin, Wakil Ketua Abdul Hafidz dan Sekretaris Rais Ishaq. Komisi II bidang Perekonomian, Ketua Ridwan Hidayat, Wakil Ketua Abdul Rauf, dan Sekretaris Lalu Hadrian Irfani.

Selanjutnya Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan, Ketua Sembirang Ahmadi, Wakil Ketua M Ruslan, Sekretaris Lalu Satriawandi. Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, Ketua Ahmad Fuaddi, Wakil Ketua Lalu Pelita Putra, Sekretaris Assat Abdullah dari NasDem.

Terakhir Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan, dipimpin oleh mantan pimpinan DPRD NTB periode 2014-2019 yaitu TGH Mahalli Fikri sebagai Ketua, Wakil Ketua Lalu Wirajaya dan Sekretaris TGH Patompo.

AKD selanjutnya, yaitu Bapemperda menjadi milik Fraksi PKB.  Makmun kembali dipercaya sebagai Ketua, didampingi Sekretaris Raden Nuna Abriadi. Sedangkan untuk pimpinan Banmus dan Banggar, secara otomatis dipimpin oleh Pimpinan DPRD Provinsi NTB. (zwr)