MATARAM – Direktorat Reskrimsus Polda NTB mulai turun tangan dan menyelidiki kasus adanya telur yang ditemukan busuk dalam paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB untuk warga selama pandemic corona.
Pengusutan itu lantaran polisi mencurigai adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan telur tersebut, sehingga saat akan dibagikan kepada masyarakat banyak yang busuk dan bahkan berbelatung. Apalagi polisi juga menerima laporan dari masyarakat perihal masalah ini. “Saya sudah perintahkan anggota turun. Kasihan masyarakat. Sudah tertimpa musibah ditambah lagi dengan hal semacam itu,”kata Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Putu Ekawana Dwi Putra.
Ekawana menjelaskan, laporan warga menerima bantuan yang ditemukan ada telur busuk tersebut tidak hanya terjadi dan ditemukan di satu tempat, tapi terjadi di beberapa tempat. Tak hanya busuk saja, sebagian telur yang akan dibagikan kepada warga miskin itu kondisinya juga berbelatung dan bahkan ada mengeluarkan anak ayam. Salah satu contohnya seperti yang ditemukan warga di Dusun Dasan Bagek Timur RT 05. Desa Aikmel Timur Kabupaten Lombok Timur (Lotim). ”Selain di Lombok Barat, ada juga di Lombok Timur,”bebernya.
Dikatakan Ekawana, hal ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai niat baik Pemprov NTB yang serius ingin membantu masyarakat yang terdampak bencana atau wabah, tetapi malah ada oknum yang mencoba mencari keuntungan.”Apa yang kami lakukan ini demi masyarakat NTB. Jangan sampai ada yang menari di atas penderitaan orang lain,”cetusnya.
Diketahui, bantuan telur merupakan salah satu komoditi dalam paket bantuan sembako JPS Gemilang. Dimana isinya ada 20 butir. Selain itu ada juga beras 10 kg, minyak goreng 1 liter, susu, masker non medis 3 buah, sabun lokal antiseptik dan minyak kayu putih/minyak cengkeh. Paket bantuan sembako JPS Gemilang berisi sembilan produk atau komoditi lokal senilai Rp 250 ribu. Bantuan tersebut diberikan selama 3 bulan. Total penerima bantuan paket sembako ini sejumlah 105.000 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 73 ribu KK miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatakan bantuan JPS pusat seeperti PKH dan bantuan sembako. Lalu ada 32 ribu KK kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak. Sedangkan anggaran JPS Gemilang yang disiapkan selama 3 bulan dialokasikan sebesar Rp 80 miliar yang bersumber dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), realokasi belanja, serta anggaran program-program lain yang dijadwal ulang. Pembiayaan dan distribusi bantuan JPS juga akan disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota. (der)
