PKS Soroti Deposito Bank NTB

JOHAN ROSIHAN (faisal haris/radarlombok.co.id)

MATARAM—Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Provinsi NTB, Johan Rosihan, menyorot deposito Bank NTB sebesar Rp 10 miliar lebih, pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2020, Jumat malam (23/8/2019).

Johan mempertanyakan terkait dengan rencana pendapatan lain-lain yang sah, ada nomenkaltur buka deposito sebesar Rp 10 miliar lebih. “Bukankan Bank NTB sudah menjadi Bank NTB Syariah? Atau kita masih ada menyimpan dana itu di luar bank NTB? Mohon penjelasan,” kata Johan pembertanyakan soal adanya diposito Bank NTB tersebut.

Selain itu, katanya, setelah pihaknya melakukan kajian-kajian mendalam dan penelusuran atas RAPBD 2020 yang sudah disampaikan Gubenur NTB pada paripurna sebelumnya, Fraksi PKS dapat menyampaikan pandangan umum, baik dalam bentuk pertanyaan maupun saran. Setidaknya ada beberapa poin yang disampaikan Johan, di antaranya, Fraksi PKS memberikan apresiasi yang tinggi kepada gubernur yang telah menganggarkan untuk fungsi pendidikan yang cukup signifikan sebesar 37 persen lebih, jauh di atas batas minimal 20 persen.

“Semoga pendidikan kita ke depan semakin maju dan berkualitas, sehingga kita tidak lagi mendengar keluhan sekolah yang kekurangan ruang belajar, laboratorium dan tempat tempat praktik anak-anak SMA dan SMK kita,” sambungnya.

Namun pihaknya mempertanyakan dari besarnya anggaran yang dialokasikan tersebut. “Sebagai informasi ke publik, Fraksi PKS meminta kepada Gubernur untuk menjelaskan rincian anggaran fungsi pendidikan yang besar itu, agar kita mengetahui detail peruntukannya,” tegasnya.

Selanjutnya sebagai bentuk dukungan Fraksi PKS terhadap program zero waste, Johan juga memohon dijelaskan bentuk kegiatannya, dan target yang diinginkan, agar publik mengetahui dengan gamblang maksud dari program unggulan ini. “Hal ini penting kami sampaikan, karena program ini menurut kami bukan hanya soal kegiatan formal pemerintah, tapi harus dijadikan sebagai sebuah gerakan masyarakat yang bersifat massif,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, sangat baik untuk disampaikan dalam forum paripurna dewan ini slogan kampanye atas program zero waste ini, dan gambaran detail capaian yang diinginkan dari program ini. Selain itu, pandangan umum dari PKS perihal dalam pembahasan RAPBD 2020 ini, baik dalam dokumen perencanaan maupun dalam diskusi-diskusi fraksi PKS memandang sangat kurangnya perhatian pemerintah terhadap penguatan dan pengembangan pariwisata.

“Padahal gubernur sudah menetapkan 99 desa wisata, dan kita pun memiliki kalander event pariwisata 2020. Namun sektor ini ter-delete dalam program prioritas yang hanya menampilkan infrastruktur, industrialisasi, posyandu dan stunting serta zero waste,” lanjutnya.

Demikian pula, setelah pihaknya melakukan penelusuran dalam 4 program prioritas itu tidak juga melibatkan dinas pariwisata dalam turunan program dan kegiatannya, termasuk anggaran tentunya. “Mohon ini diberikan penjelasan atas hal tersebut,” katanya.

Di samping itu, terkait komponen PAD dari pajak kendaraan bermotor. Target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2020 adalah sebesar Rp 460 miliar lebih. “Target ini menurut kajian fraksi adalah target pesimis atau under estimate kalau kita melihat angka realisasi 2018 dan target tahun 2019. Maka setidaknya target PKB ada di angka Rp 480 miliar. Hal ini  juga harus disejajarkan dengan peningkatan target PBNNKB-nya,” kata Johan agar ini juga dijelaskan.

Kemudian terkait penyertaan modal investasi daerah pada BUMD, wajib dilandasi dengan analisa kelayakan yang sahih dana kuratter utama dalam pengembangan core bisnis yang profitable dan optimal. Sehingga mampu memberikan hasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

Sementara selama ini return of investment (ROI) dari BUMD relatife rendah. “Kami berpendapat pemberian penyertaan modal yang terus menerus pada BUMD, justeru tidak mendukung kemandirian perusahaan, dan lebih bermanfaat jika anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program-program prioritas dan urgen lainnya,” sebut Johan.

Kemudian kata Johan, melanjutkan apa yang menjadi pendangan dari Fraksi PKS DPRD Provinsi NTB, mempertanyakan mengapa terjadi penurunan pendapatan dari dan dana perimbangan khususnya, dan bagi hasil pajak bukan pajak direncanakan sebesar Rp 271 miliar lebih. ”Angka ini berkurang sebesar Rp 95 milliar lebih, atau 26 persen dibandingkan dengan target APBD Perubahan (APBDP) 2019 sebesar Rp 366 miliar lebih,” tambahnya sambil meminta penjelasan.

Sebagai bagian akhir dari pemandangan umum fraksi PKS tegasnya, maka terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2020. ”Kami nyatakan dapat dibahas di tingkat yang lebih lanjut dengan terlebih dahulu menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan atas hal-hal yang sudah kami sampaikan diatas,” tegasnya. (sal)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid