PRAYA-Konflik tahapan pemilihan calon kepala desa (pilkades) di Lombok Tengah, kembali memanas.
Setelah Desa Puyung Kecamatan Jonggat dan Ranggagata Kecamatan Praya Barat, kini gantian Kopang Rembiga Kecamatan Kopang. Pilkades di desa itu bahkan terancam diboikot. Ancaman ini dilontarkan langsung lima bakal calon kepala desa (balon kades) gugur saat mendatangi sekretariat pilkades setempat di Kantor Desa Kopang Rembiga, kemarin (20/9).
Di antaranya, Lalu Rinjani, Lalu Saefullah, Safruddin, Lalu Hidayat, dan Jaka Wiharja. Lalu Saefullah selaku juru bicara (jubir) balon kades lainnya menilai, tahapan pilkades di Desa Kopang Rembiga sama Desa Puyung dan Ranggagata. Di mana proses tahapan pilkades tidak sepenuhnya dilaksanakan panitia.
Alhasil, Puyung dan Ranggagata kemudian mendapatkan rekomendasi dari Tim Sembilan. Di mana pilkades mereka diundur dengan catatan beberapa tahapan harus dilakukan ulang. Seperti tahapan perbaikan berkas yang belum dilakukan panitia.
Menurut Saefullah, di Kopang Rembiga juga terjadi hal serupa. Tapi, kenapa kemudian Tim Sembilan hanya merekomendasikan Puyung dan Ranggagata, untuk diundur pelaksanaan pilkadesnya. “Tim Sembilan mestinya turun dan menkroscek fakta sebenarnya di lapangan, kalau panitia pilkades Kopang Rembiga juga tidak transparan dan telah melakukan pelanggaran tahapan pilkades,” ujar Saefullah, kemarin.
Saefullah menuding, ada persekongkolan jahat yang terjadi di tubuh panitia pilkades. Terutama dalam menjalankan tahapan perbaikan syarat dukungan balon. Di mana panitia telah meloloskan salah satu balon yang melaporkan syarat dukungannya via telepon.
Sementara dirinya yang mengantarkan langsung kekurangan berkas tidak diterima panitia dengan alasan batas waktu sudah habis. “Memang panitia memberikan waktu perbaikan selama 3 hari. Batas waktunya dari jam 12 hingga jam 6. Dan saya mengantarkan penyempurnaan berkas jam 6 teng malah ditolak. Sedangkan Lalu Syafruddin yang mengantarkan berkasnya pukul 7 lewat telepon, kok bisa diterima,” kesalnya.
Kekesalan Lalu Saefullah ditimpali balon gugur lainnya, Jaka Wiharja. Dia mengaku, panitia sengaja menahan berkas syarat dukungannya. Panitia seharusnya mengembalikan berkasnya ketika dianggap tidak lolos. Tapi panitia tidak memberitahukannya sehingga tidak punya waktu untuk memperbaiki berkasnya.
Beda halnya dengan calon lolos sekarang ini, panitia memberitahukannya dan mengembalikan berkasnya. Sehingga mereka punya waktu untuk memperbaiki berkasnya hingga akhirnya lolos. ‘’Saya curiga syarat dukungan (foto kopi KTP, Red) saya yang ditahan itu dimainkan panitia untuk meloloskan calon lain,’’ tuduhnya.
Tegas Jaka, kecurigaan timbul ketika mendengar desas-desus kalau balon lolos lainnya juga tidak lengkap syarat dukungannya. ‘’Saya curiganya syarat dukungan saya ini dialihkan ke balon lainnya agar syarat dukungannya cukup dan bisa lolos,’’ tambahnya.
Karenanya, Jaka meminta agar Tim Sembilan kembali mengkaji masalah tahapan pilkades di Kopang Rembiga ini. Hal ini mengingat kasus yang terjadi di Desa Puyung dan Ranggagata sama persis dengan Kopang Rembiga. ‘’Seharusnya, keputusan Tim Sembilan untuk mengundur pilkades Puyung dan Ranggagata, juga dilakukan sama di Kopang Rembiga. Minimal Tim Sembilan menginstruksikan agar panitia melakukan verifikasi faktual ulang,’’ tandasnya.
Sementara Ketua Panitia Pilkades Kopang Rembiga, Muhammad Yamin membantah semua tudingan balon kades gugur itu. Dia menukas, tidak ada satu balon pun yang menyempurnakan berkasnya lewan telepon. Yang ada hanya salah satu balon sempat datang mengantarkan berkasnya pukul 06.00 Wita. Tapi oleh panitia disarankan untuk mengantarkan lain waktu, karena sudah azan Magrib.
Waktu itu, balon tersebut masih memiliki batas waktu untuk menyempurnakan berkas mengingat ada waktu 3 hari. ‘’Semua waktu itu diberikan untuk masing-masing balon. Dan tidak ada yang menyempurnakan berkasnya lewat telepon,’’ tukasnya.
Sekretaris Panitia Pilkades Kopang Rembiga, Putra Ilham malah menantang balon yang tidak lolos membuktikan ancamannya. Ilham yakin, mereka tidak akan berani memboikot pilkades. Ancaman yang mereka lontarkan hanya sebatas gertak sambal saja. ‘’Saya tidak takut (ancaman boikot pilkades, Red). Kami mempersilakan, itu haknya. Tidak memenuhi syarat, ini jadi bukti kalau masyarakat tidak banyak yang mendukungnya,” sebutnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Lombok Tengah, L Haris Munandar yang dikonfirmasi tidak bisa memberikan keterangan. Tragisnya lagi, Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPMD Lombok Tengah, L Budiman yang dikonfirmasi malah mengusir wartawan dengan isyarat. Ia enggan diganggu wartawan, apalagi sampai memberikan klarifikasi terhadap ruwetnya persoalan pilkades yang terjadi sekarang ini. (cr-ap)
