MATARAM–Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ali Rahim meminta pemerintah daerah di NTB untuk memberi perhatian terhadap keberadaan guru non PNS yang mengajar di semua jenjang pendidikan.
Dikatakan, peran guru non PNS tidak ada bedanya dengan guru PNS. Mereka mengajar di dalam ruang kelas di depan para siswa dan sama-sama mencerdaskan kehidupan anak bangsa. ''Namun, sekarang ini kondisi guru non PNS masih gigit jari,'' kata Ali di peringatan hari jadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke -71 dan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke-22, di GOR 17 Desember, Minggu kemarin (27/11).
Karena itu, Ali mengingatkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan tanggungjawabnya untuk memberikan perhatian serius terhadap guru non PNS ini. Perhatian tersebut bisa berupa mengalokasikan anggaran dari APBD untuk honor guru secara manusiawi dan juga mengeluarkan surat keputusan (SK) sebagai tenaga honor. Sehingga guru non PNS ini lebih mudah masuk kuota program sertifikasi jalur PLPG. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak akan terbebani mengeluarkan dana APBD jika guru non PNS sudah mendapatkan sertifikasi.
Di NTB jumlah guru sebanyak 73.751 orang baik PNS maupun non PNS yang mengajar di semua jenjang pendidikan. Mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga SMA/SMK/MA. Dari jumlah tersebut ada sekitar 28.661 orang guru sudah memegang sertifikat professional sebagai tenaga pendidik dan sebanyak 2.421 orang guru tahun 2016 ini masuk gerbong kuota sertifikasi. Sementara sisanya sebanyak 44.965 orang guru belum disertifikasi.
Ditambahkan Ali, kondisi jumlah guru dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar untuk semua jenjang pendidikan dalam keadaan kritis. Seperti jumlah guru di jenjang SD saat ini hanya sebanyak 23.223 orang di SMP sebanyak 9.760 orang guru negeri.
Jika melihat jumlah guru dibanding dengan banyaknya rombongan belajar,maka sangat kurang. Akibatnya sekarang ini sebagian besar guru di sekolah ditangani oleh guru non PNS.'' Dimana saat ini perhatian terhadap guru non PNS ini masih jauh dari harapan,'' tegasnya.
Begitu juga dengan jumlah guru di jenjang SMA/SMK utamanya guru produktif sangat kritis. Sebagian besar guru produktif di SMK ditangani oleh guru non PNS yang juga kondisi pendapatannya jauh dari kata sejahtera.
Mengenai persebaran penugasan guru, Ali mengakui menjadi persoalan yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tanggungjawabnya. Saat ini diakui Ali, penugasan guru lebih banyak di pusat perkotaan. Sementara di sekolah yang ada di pinggiran ataupun di pedesaan mengalami kekurangan. Ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dilakukan pemetaan dan melakukan kajian kebutuhan dan penempatan tugas guru sesuai kebutuhan setiap sekolah.
Sebelumnya, Wagub M Amin menegaskan, pemprov berkomitmen memperhatian nasib guru termasuk guru non PNS. Jumlah satuan pendidikan se-NTB yang meliputi SMA 310 sekolah terdiri dari 151 negeri dan 159 swasta. Sedangkan jumlah SMK seluruhnya berjumlah 293 sekolah, terdiri dari 89 negeri dan 204 swasta. Selain itu ada juga Sekolah Luar Biasa (SLB) berjumlah 38 sekolah, terdiri dari 13 negeri dan 25. “Semua itu akan langsung menjadi tanggung jawab Pemprov NTB untuk mengelolanya, dan kita sudah siapkan anggaran sebesar Rp 102,8 miliar,'' jelasnya.
Dijelaskan, dana sebesar Rp 102,8 miliar dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pembiayaan dalam mengelola SMA, SMK dan SLB. Misalnya untuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan pembelajaran yang komponen pembiayaannya tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Sekolah (BOS). “Jadi untuk gaji atau honor guru SMA/SMK non PNS itu diambil dari pos itu,” katanya.
Dana sebesar Rp 102,8 miliar tersebut juga akan digunakan untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang jumlahnya lebih dari 20 ribu orang. Termasuk untuk membayar honor guru non PNS yang jumlahnya mencapai 9.621 orang.
Disamping itu, anggaran tersebut dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi sekolah, pembangunan laboratorium, penyediaan alat dan bahan praktek siswa, penyediaan media pembelajaran berbasis IT dan lain-lain.(luk)
