MATARAM – Pemerintah mendorong petani tembakau untuk beralih menanam komoditi selain tembakau, sebagai upaya mengatasi harga tembakau yang kerap anjlok. Hanya saja, petani tembakau menolak tawaran pemerintah daerah tersebut. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB Sahminuddin menjelaskan, jika petani tembakau beralih menanam komoditi selain tembakau ada beberapa hal yang harus di atasi oleh pemerintah, sehingga petani tembakau bisa beralih menanam komoditi lain. “Ada lima hal yang wajib diatasi oleh pemerintah daerah ataupun pusat, tapi itu tidak bisa dilakukan oleh mereka-mereka ini,” kata Sahminuddin.
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam mendorong petani tembakau beralih adalah, pertama apakah tanaman pengganti tersebut sama dengan nilai ekonominya tanaman tembakau, kedua lahan tembakau cocok dengan tanaman pengganti. Ketiga modal untuk tanaman pengganti, keempat apakah cukup PPL untuk membimbing petani, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Kelima jaminan pasarnya seperti apa kedepannya.
“Sudah banyak contohnya, dulu orang disuruh tanam semangka, tapi dimana mana banyak yang jual semangka, kemudian di Jawa tanam buah naga pasarnya tidak ada dan pemerintah minta tanaman itu,” terangnya.
Menurutnya, ini yang menjadi persoalan petani tembakau untuk bisa beralih. Makanya pemerintah harus mampu mengatasi lima hal tersebut. Jika tidak, nasib petani akan sama saja seperti petani di Jawa, ketika diminta beralih, namun pasarnya tidak terjamin oleh pemerintah dan nilai
ekonominya jauh di bawah tembakau.“Ini sudah pernah saya sampaikan di 2019 kepada pemerintah pusat, tapi tidak ada yang bisa menjawab, apalagi di daerah,” jelasnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB Muhammad Riadi mengatakan komoditi porang menjadi pilihan kedepan untuk hasil perkebunan NTB. Mengingat selama ini komoditi yang dipilih masyarakat NTB lebih kepada padi dan tembakau. Padahal trend pasarnya naik turun, sehingga sekarang harus rasional. Masih banyak komoditi lain yang harga jualnya justru tetap stabil bahkan meningkat. “Porang ini sudah instruksi dari Presiden, tahun 2022 kemungkinan sudah ada. Karena itu kita tidak ingin terlambat dan Dirjen Perkebunan Kementan menantang bagi
provinsi yang mampu menyediakan 1000 hektar silakan
buat MoU sama kami,” ujarnya. (dev)
