MATARAM – Pemprov NTB memastikan seluruh produksi tembakau virginia akan dibeli perusahaan. Oleh karena itu, para petani yang tembakaunya belum terjual diminta untuk bersabar.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB H Husnul Fauzi, beberapa perusahaan telah merespons baik surat Gubernur NTB yang meminta adanya penambahan kuota pembelian tembakau. “Masalahnya kan diminta beli sekarang, diminta besok. Ya sabar. Gak bisa cepat gitu,” ucap Husnul kepada Radar Lombok, Kamis (10/10).
Potensi produksi tembakau tahun ini mencapai 43.757 ton. Namun bisa juga berkurang menjadi 38 ribu ton. Terdiri dari hasil produksi petani binaan sekitar 28 ribu ton dan petani swadaya sekitar 14 ribu ton.
Menurut Husnul, saat ini proses pembelian tembakau terus berlangsung. Pihak perusahaan tentu saja mengutamakan petani binaan terlebih dahulu. “Mereka (perusahaan) kan punya mitra. Mungkin nanti setelah mitra selesai. Yang pasti akan terserap lah swadaya. Kita kan tahu situasi yang sebenarnya, kita pegang data,” katanya.
Baru-baru ini, beberapa perusahaan juga telah menunjukkan iktikad baik untuk menambah jumlah kuota pembelian. Misalnya saja PT Bentoel Prima yang awalnya hanya akan membeli 5.498 ton, kedepan akan ditambah kuotanya.
Pihak Bentoel juga telah bertemu dengan gubernur sebagai bentuk keseriusan. Saat ini sedang dirumuskan secara teknis. “Kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Bentoel bertemu Gubernur. Pembelian mereka sudah 65 persen dari mitra. Tentu harus ada peluang swadaya juga yang masuk. Data-data petani swadaya sudah saya sampaikan ke mereka,” ucapnya.
Pemprov NTB telah meminta perusahaan untuk menambah kuota pembelian sekitar 14 ribu ton. Terutama hasil produksi petani swadaya. “Semua tembakau akan dibeli. Tapi tidak bisa serta merta mereka beli di swadaya juga,” imbuhnya.
Saat ini, sebagian hasil produksi petani swadaya juga sebenarnya sudah dibeli perusahaan. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Meskipun masih saja ada pihak-pihak yang mengembangkan isu over produksi tembakau.
Ditegaskan Husnul, jumlah produksi 38 ribu ton atau 40 ribu ton, masih dalam kategori normal. Setiap tahun jumlah produksi tembakau tidak jauh seperti itu. “Tembakau petani swadaya sudah terserap juga sebagian. Tidak ada over produksi. Tahun-tahun sebelumnya juga kan petani swadaya terserap semua,” ungkapnya.
Selain Bentoel, PT Djarum juga sudah merespon permintaan penambahan kuota. Pemprov NTB sudah diundang untuk membicarakan secara teknis. “Data-data swadaya yang masuk, kami sampaikan ke perusahaan. Ada banyak juga perusahaan lain yang beli tembakau di bawah 1.000 ton. Jadi semua tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan,” katanya.
Beberapa perusahaan yang membeli tembakau, di antaranya PT Indonesia Dwi Sembilan (IDS) akan membeli 1.000 ton, PT Sadana Arif Nusa (SAN) sebanyak 3.000 ton, PT Aliansa One Indonesia (AOI) 700 ton, PT Bentoel Prima 5.498 ton, PT Djarum 5.499 ton, CV Kalimas Kencana Jaya dan CV Karya Bersama Sejati akan membeli 900 ton, dan terakhir PT Budi Jaya Santosa akan membeli 5.000 ton tembakau.
Setelah adanya surat dari gubernur, beberapa perusahaan sudah memastikan ada penambahan kuota. “Kalau kita ikuti isu, ya susah. Tapi kan kita tahu kondisi di lapangan. Tenang saja,” ujar Husnul meyakinkan.
Anggota DPRD Provinsi NTB dari daerah pemilihan (Dapil) Lombok Timur bagian selatan, H Bukhori Muslim mengingatkan Pemerintah untuk mengontrol pula harga pembelian tembakau. Jangan sampai orientasi seluruh produksi terjual, namun harga tembakau justru anjlok.
Setiap tahun, kata Bukhori, masalah tembakau selalu sama. Petani swadaya sering kesulitan menjual tembakau. Kemudian harganya juga tidak stabil. “Negara harus hadir. Salah satu caranya melalui regulasi. Makanya nanti kita akan pastikan Perda itu pro terhadap petani, agar petani bisa nyaman dan aman bekerja,” ucapnya.
Anggota DPRD NTB lainnya, H Khaerul Warisin menyampaikan, petani sangat jarang mengeluh kepada pemerintah. Padahal, menanam tembakau sangat melelahkan. Semua jerih payah petani hanya mengharapkan harga yang pantas. Tidak lagi mengalami kerugian. “Petani kita itu tidak banyak keinginannya, mereka hanya ingin ada jaminan harga. Mereka tidak jual murah, biaya mereka kembali dan ada keuntungan dari hasil lelahnya,” kata Warisin. (zwr)
