MATARAM – Nama – nama pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB telah dikantongi Dinas Pariwisata (Dispar) NTB. Mereka akan bekerja selama periode 2024-2027. Untuk penetapannya sehingga berstatus resmi sebagai pengurus BPPD NTB 2024-2027, masih menunggu Surat Keputusan (SK) kepala daerah.
“Sebelumnya sempat ada kendala, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nanti saat bapak Pj Gubernur baru, tinggal kami sodorkan lagi SK untuk ditandatangani,” jelas Kepala Bidang Pemasaran Dispar NTB Mulki.
Mulki menyebut bahwa anggota BPPD NTB 2024-2027 berasal dari sembilan unsur. Empat unsur asosiasi kepariwisataan ada PHRI, ASITA, ASTINDO NTB, dan ASPPI NTB. Dua unsur profesi masing-masing dari PWI dan HPI NTB. Kemudian seorang akademisi berasal dari Poltekpar Lombok, unsur pakar media sosial, dan terakhir dari unsur asosiasi penerbangan.
Adapun mereka yang turut terlibat merupakan pihak yang sangat memahami kepariwisataan.
“Mereka yang sekarang bergerak ini telah lama berkecimpung di pariwisata, maka sudah pasti, nama-nama mereka sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya,” ujar dia.
Di sisa enam bulan ini, BPPD NTB akan mengelola anggaran sebesar Rp1,125 miliar bersumber dari APBD NTB. Ini dimanfaatkan untuk kegiatan promosi pariwisata NTB ke berbagai daerah dan luar negeri.
“Program kerja masih banyak, membantu menyukseskan event nasional dan internasional, dan promo keluar daerah dan luar negeri. Mampu mengendorse, memfasilitasi event kita dengan baik,” jelas Mulki.
Meski begitu, Dispar NTB tetap berharap ada peningkatan anggaran promosi pariwisata NTB. Mulki mengaku, pihaknya telah bertemu dengan Komisi II DPRD NTB untuk membahas perihal tersebut.
“Kami berharap anggarannya ini bisa ditingatkan lagi,” kata dia.
Selama bekerja nanti, sembilan anggota tersebut tidak akan digaji. Mereka sudah menerima dan menyatakan secara terbuka bahkan tertulis untuk tidak digaji.
Mulki memastikan di kepengurusan periode ini, tidak ada konflik internal, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan cara, mensinergikan dan menyelaraskan program kerja Dispar dengan BPPD NTB.
“Agar tidak terjadi seperti yang dulu-dulu, kita selaraskan semuanya, supaya nggak jalan sendiri-sendiri,” tandasnya. (rie)
