Proyek Pengadaan Sarung Dewan Jadi Temuan BPK

Nilanya Rp 8,4 Miliar

TEMUAN : Pengadaan sarung senilai Rp 8,4 miliar di Dinas Sosial Lombok Timur tahun 2023 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengadaan ini merupakan program aspirasi dewan. (Ist/Radar Lombok)

SELONG – Pengadaan sarung senilai Rp 8 miliar di Dinas Sosial Lombok Timur tahun 2023 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan BPK mengungkap adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran dalam pengadaan ini.

Pemeriksaan BPK atas realisasi pengadaan sarung yang berasal dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim menemukan bahwa dari total 84.950 lembar sarung yang dibeli senilai Rp 8,4 miliar, sebagian besar tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Dinas Sosial Lotim menetapkan 40 kelompok penerima bantuan, tetapi hanya 36 kelompok yang mengajukan permohonan dengan proposal yang tidak lengkap.

Dokumen-dokumen yang diperiksa menunjukkan bahwa tidak ada evaluasi yang memadai terhadap kelompok penerima bantuan. Proses penyaluran tidak mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau acuan lain terkait masyarakat yang berisiko sosial. Sebagian besar kelompok penerima tidak melakukan pelaporan yang memadai atas penggunaan dana bantuan dengan hanya sembilan dari 40 kelompok yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Baca Juga :  Diikuti Peserta dari 25 Negara, Event Rinjani 100 Siap Digelar

BPK merekomendasikan kepada Penjabat Bupati Lombok Timur untuk menetapkan standar operasional prosedur yang lebih ketat dalam verifikasi dan evaluasi proposal bantuan sosial ke depannya.

Rekomendasi juga mencakup sanksi terhadap kelompok-kelompok yang tidak melaporkan penggunaan dana dengan benar serta meminta pertanggungjawaban dari anggota DPRD yang mengusulkan kelompok penerima bantuan.

Sementara itu Kadis Sosial Lotim H. Suroto membenarkan terkait adanya temuan BPK soal penyaluran bantuan sarung Pokir DPRD Lotim di tahun 2023. Namun temuan bukan soal penyimpangan anggaran atau bantuan, melainkan hanya soal kelompok penerima manfaat dari bantuan ini sebagian belum menyerahkan laporannya.” Setelah adanya rekomendasi BPK, kita langsung bersurat ke kelompok penerima manfaat dan juga kita tembuskan ke dewan untuk segera menyerahkan laporan bukti bantuan yang telah diterima. Kalau tidak kunjung serahkan, kita minta supaya dewan jangan lagi memberikan bantuan ke konstituen seperti itu . Bahkan kita juga telah sarankan supaya pengadaan kain sarung ini tidak lagi melalui Dinas Sosial,” tutupnya.(lie)

Komentar Anda