GIRI MENANG – Anggota DPRD NTB meradang oleh hilangnya anggaran infrastruktur di APBD NTB berdasarkan hasil kesepakatan resmi eksekutif dan legislatif.
Anggaran yang dianggap hilang itu adalah dana perbaikan jembatan Midang dan Medas yang terdampak bencana banjir. Totalnya sekitar Rp 15 miliar. Pemprov NTB memberikan jawaban bahwa tidak ada pengalihan anggaran. Dinas PUPR NTB menegaskan anggaran perbaikan dua jembatan itu tidak masuk di APBD 2022.” Kerusakan jembatan Midang dan Medas terjadi pada akhir tahun 2021, dimana anggaran APBD untuk tahun 2022 sudah ditetapkan. Jadi tidak ada pengalihan anggaran untuk dua proyek tersebut”, jelas kepala Dinas PUPR NTB, Muhammad Taufieq Hidayat, Rabu (08/06).
Pemprov NTB, jelasnya, mengusulkan perbaikan dan pembangunan kembali dua jembatan tersebut ditangani lewat dana APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) NTB. Namun memang diakui hingga saat ini belum ada informasi lanjutan mengenai kepastian pembiayaan dari pemerintah pusat.
Yang sudah dianggarkan adalah jembatan Bengkang di Kecamatan Sekotong dan jembatan Tebek di Lombok Tengah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang usulannya pada April 2021. “Penanganan sementara untuk jembatan Medas dilakukan dengan pembatasan beban arus lalu lintas. Untuk jembatan Midang sendiri tidak ada pembatasan beban karena yang runtuh pasangan batu di alur sungai,” jelasnya.
Sebelumnya, kekecewaan akan hilangnya anggaran untuk Lobar ini disampaikan oleh Banggar DPR NTB, Hasbullah, kepada wartawan di Giri Menang, Selasa (7/6). Dia mempertanyakan kemana anggaran itu digeser oleh eksekutif. Padahal, anggaran untuk dua jembatan yang vital bagi warga ini disepakati secara resmi dalam rapat anggaran antara eksekutif dan legislatif. ” Kami kecewa. Ini anggaran tiba-tiba hilang, ” ungkapnya.
Hasbullah menjelaskan kronologinya. Anggaran untuk dua jembatan yang rusak karena banjir di Lombok Barat, yakni Rp 7,5 miliat untuk jembatan Midang dan dan Rp 7 miliar untuk jembatan Medas, disepakati berdasarkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri waktu itu. Kemendagri merekomendasikan perubahan struktur anggaran atas alasan terjadinya bencana alam. Rekomendasi inilah yang menjadi dasar kesepakatan antara Banggar dan TAPD untuk menganggarkan pembangunan dan perbaikan dua jembatan itu. “Ujung-ujungnya, di luar kesepakatan resmi, anggaran itu hilang entah kemana. Masyarakat Lombok Barat tentu kecewa dengan kondisi ini,” ungkapnya.
Soal penjelasan eksekutif ini, Hasbullah yang kembali dihubungi Radar Lombok mengatakan akan memberikan penjelasan sepulangnya dari Sumbawa. Ia juga menyampaikan bahwa kemarin berlangsung rapat dewan dengan eksekutif. Dalam rapat ini ia sebenarnya akan kembali mempertanyakan masalah hilangnya anggaran tersebut. “ Nanti saya jelaskan dengan detail. Pokoknya kita akan minta penjelasan eksekutif langsung,” ungkapnya.(ami/git)
