TANJUNG – Sampai saat ini para pekerja di bidang pariwisata di Lombok Utara masih minim mengantongi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang tercatat resmi. Padahal, kementrian pariwisata telah mengintruksikan bagi seluruh pekerja pariwisata untuk sertifikasi.
Pada tahun 2015 lalu, Lombok Utara dijatah mendapat 500 sertifikasi. Namun, dalam prosesnya tidak semua yang mendaftar. Dan pada tahun 2016 kemarin, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya mampu menyertifikasi sekitar 144 pekerja. "Kita punya kuota kurang lebih 500 tetapi sertifikasi ini dilakukan bertahap, jika di komulasikan rentan 2 tahun jumlahnya bisa mencukupi,” ujar Kabid Penyuluhan dan Pengembangan SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Utara Ghaib, Senin (23/1).
Menurutnya, estimasi itu sudah lebih dari cukup jika mengacu pada kuota. Persoalan yang muncul, pekerja di Lombok Utara jumlahnya lebih dari ribuan orang. "Pada prinsipnya pihak pelaku pariwisata itu harus memiliki standar pelayanan yang mempuni, maka dari itu kami harapkan semua bisa tercatat,” jelasnya.
[postingan number=3 tag=”pekerja”]
Jika pada tahun ini, maupun di tahun-tahun berikutnya Lombok Utara dijatah lagi oleh Kemeneterian, kesempatan ini akan dimanfaatkan betul. Bentuk intervensi yang dilakukan sekarang terlihat berdasarkan sosialisasi maupun pemahaman yang diberikan kepada para pekerja pariwisata. '’Sebenarnya kami sudah mulai, sosialisasi dan melakukan pemehaman kepada mereka. Sasaran kita selain pekerja yaitu 32 Pokdarwis di Lombok Utara karena mereka punya andil besar dalam perkembangan pariwisata,” katanya.
Ia tak menampik jika masih banyak pekerja yang belum tersertifikasi, pasalnya diketahui terdapat ratusan jenis usaha yang meliputi penginapan maupun jasa parwisata di Lombok Utara. Para pekerja tersebut diyakini berjumlah ribuan orang. ‘’Iya tentu masih banyak maka dari itu ini yang harus kita data ulang, karena masih ada juga pekerja yang lolos sertifikasi tetapi bulan mengambil ijazah sertifikasinya,” bebernya.
Ditambahkan, proses sertifikasi kemarin dilakukan oleh Kementerian yang bekerjasama dengan lembaga dari Bali. Menurut informasi tahun 2017 ini tidak ada, maka dari itu kedepannya. "Kita akan coba meloby karena masih banyak yang belum,” pungkasnya. (flo).
