TANJUNG – Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Pemenang, Mustajib angkat bicara usai persoalan one gate system untuk penyeberangan kapal cepat dari Bali ke Gili Matra (Meno, Trawangan dan Air) kembali ramai dibicarakan.
Terlebih ketika anggota Koperasi Karya Bahari (KKB) mengancam akan melakukan aksi jika one gate system tak kunjung diberlakukan.
Menurut Mustajib, para pengusaha lokal seperti KKB tidak perlu melakukan aksi-aksi yang dapat membuat kegaduhan di lapangan. Sebab pihaknya bersama pemda juga terus berupaya mengakomodir keinginan para pihak. Tidak saja KKB. “Semua butuh proses. Jadi harapan kita bersabarlah,” ucapnya ditemui usai kunjungan ke Dinas Perhubungan KLU, Selasa (16/5).
Jika ada aksi yang membuat situasi tidak kondusif, maka tentu akan berpengaruh ke jumlah wisatawan. Sebab wisatawan tidak akan mau berkunjung lagi jika situasi sudah tidak kondusif dan tidak membuat nyaman. “Sebagaimana yang kita lakukan di pelabuhan yaitu bagaimana untuk terus membuat kenyamanan bagi wisatawan. Sebab harapan kita mereka juga bisa berkontribusi untuk daerah sehingga daerah bisa untuk terus membangun,” ucapnya.
Pihaknya juga kata Mustajib terus berupaya bagaimana agar layanan transportasi tetap berjalan dengan baik dan wisatawan juga merasa puas dengan layanan yang diberikan. “Harapan kami jangan sampai ada kegaduhan karena ini daerah pariwisata. Kalau ada kegaduhan kemudian mereka tidak mau lagi ke sini terus kita mau apa. Ini kan untuk jangka panjang,” pesannya.
Disinggung mengenai sikap UPP Pemenang soal penerapan one gate system, Mustajib enggan berkomentar. “Ini nanti dijelaskan sama Pak Kadis,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan KLU, Parihin mengatakan bahwa one gate system memang pasti akan diberlakukan. Belakangan ini pihaknya pun intens komunikasi dengan KKB, Akacindo, dan juga UPP Bangsal (Syahbandar). “Tiga pemangku kebijakan ini harus ketemu. Terakhir tadi dengan Syahbandar. Hasil pertemuan kita hampir sudah selesai. Tinggal satu langkah lagi,” ujarnya.
Pihaknya kata Parihin tinggal menunggu UPP Bangsal yang akan bertemu secara khusus dengan Akacindo membahas one gate system ini. “Setelah itu klir sudah. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat. Saya tidak bisa pastikan waktunya. Kalau dengan KKB sudah klir semua,” ucapnya.
Terkait apakah tidak ada lagi intervensi dari Pemerintah Provinsi NTB ataupun pemerintah pusat, Parihin mengaku untuk saat ini bolanya ada di Pemda KLU. “Mereka sudah serahkan semuanya ke kita makanya kita berjalan,” pungkasnya. (der)
