MATARAM—Terjadinya ketimpangan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), dimana penerima didominasi dari Kota Mataram dan Kota Bima, sementara di pedesaan kabupaten sangat minim oleh lembaga perbankan, mendapat perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB.
Kepala OJK NTB, Yusri mengingatkan perbankan yang ditugaskan sebagai penyalur KUR untuk menyalurkan KUR secara merata di pedesaan dengan perkotaan. Bahkan bila memungkinkan alokasi penyaluran KUR lebih diperbesar sektor yang menjadi unggulan daerah di Provinsi NTB seperti pertanian, peternakan dan perikanan.
“Kita minta lembaga perbankan penyalur KUR untuk menyasar sektor-sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian di NTB seperti pertanian, peternakan dan perikanan,” kata Yusri di Mataram, Rabu (19/10).
Berdasarkan data dari OJK Provinsi NTB tercatat penyaluran KUR dari tiga bank yakni BRI, Mandiri, dan BNI mencapai 86,28 peren. Dari jumlah itu sebagian besarnya digelontorkan di Kota Mataram dan Kota Bima. Penyaluran KUR tersebut didominasi untuk sektor usaha perdagangan, sementara penyaluran KUR di sektor pertanian, peternakan dan perikanan kelautan rata-rata masih berkisar hanya 1 persen.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi penyaluranKUR sebesar Rp 327,9 miliar atau 86,28 persen, diikuti penyaluran KUR pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar Rp14,2 miliar 3,75 persen dan jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya sebesar Rp10,5 miliar atau 2,78 persen.
Yusri mengatakan, apabila dilihat dari penyaluran KUR berdasarkan demografi wilayah, Kota Mataram merupakan daerah penyalur KUR terbesar di NTB sebesar Rp264,9 miliar atau 69,70 persen, diikuti dengan Kota Bima sebesar Rp42,7 miliar atau 11,26 peren dan Kabupaten Sumbawa sebesar Rp38,8 miliar atau 10,23 persen.
Jika melihat data tersebut, lanjut Yusri, maka sudah semestinya lembaga perbankan mengarahkan penyaluran KUR yang lebih merata di sektor lainnya seperti pertanian, peternakan dan perikanan. Sektor pertanian diketahui menjadi sektor unggulan di NTB yang memiliki peran penting menyerap tenaga kerja paling banyak, kemudian disusul sektor peternakan.
Meski di sektor perdagangan juga membawa dampak positif, tapi tidak sebesar dan sesignifikan yang disumbang oleh sektor pertanian. Sektor perdaganga serapan tenaga kerjanya tidak sebesar di sektor pertanian dan sektor peternakan.
“Kami mendorong perbankan untuk mengarahkan penyaluran KUR di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan juga industry kreatif. Karena sektor ini memberikan dampak besar dalam serapan tenaga kerja,” ujar Yusri.
Sementara itu, Kepala BRI Cabang Mataram, IGNG Jaya Hardana mengakui jika penyaluran KUR di sektor pertanian, peternakan dan perikanan masih minim. Meski hingga September 2016 realisasi penyaluran KUR dari BRI di NTB sudah melampaui 124 persen atau sekitar Rp1 triliun lebih, jauh melampaui target.
“Memang penyalurn KUR di sektor pertanian dan perikanan masih sedikit, karena masalah visibilitas yang masih meragukan. Karena bagaimanapun juga uang KUR yang kami salurkan itu adalah uang nasabah,” jelas Jaya.
Kendati demikian, Jaya mengatakan penyaluran KUR di sektor pertanian, peternakan dan perikanan bisa saja lebih besar, jika SKPD teknis terkait bisa memfasilitasi lembaga perbankan. Seperti dengan cara memfasilitasi UMKM binaan SKPD tersebut untuk diakseskan ke perbankan. “Kita minta SKPD memberikan pembinaan dan pendampingan, begitu UMKM binaan mereka bagus, maka silahkan ajukan ke perbankan,” jelasnya. (luk)
