SELONG—Salah seorang nelayan asal Desa Maringkik, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengeluhkan pemberian bantuan mesin yang tidak tepat sasaran. Hal ini karena ada ditemukan nelayan yang berhak menerima bantuan, justeru tidak diberikan oleh aparat desa setempat.
Dari sekitar 180 bantuan mesin perahu yang didapatkan oleh nelayan setempat. Terdapat ada tiga bantuan mesin yang tidak penyalurannya dinilai tidak tepat sasaran. Ketiga bantuan mesin itu malah diberikan terhadap nelayan yang tidak terdata namanya.
“Setelah kami cek, ada tiga orang yang berhak menerima, malah mereka tidak dapat. Satu nelayan salah nomor NIK kartu nelayannya. Sedangka dua orang, sudah benar NIK kartu nelayannya sama KTP, ternyata mesin untuk mereka dipindahkan ke orang lain,” ungkap H. Nanang Kasim, nelayan setempat, Selasa (6/11).
Adanya pembagian bantuan mesin yang tidak tepat sasaran itu, tentu sangat mengecewakan. Hal itu terjadi katanya, karena ulah dari pemerintah desa setempat, yang kini juga akan maju kembali menjadi calon kepala desa (Kades). “Dengan adanya penyalahgunaan ini, kami tetap akan melanjutkan proses ini sampai kapan pun,” terang dia.
Yang sangat disayangkan, pengalihan bantuan itu sama sekali tidak pernah dikoordinasikan dengan para nelayan yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Malah pengalihan tiga mesin tersebut, dilakukan secara sepihak. “Jadi tidak pernah konsultasi ke pemiliknya. Apakah mereka setuju atau gimana?” sesalnya.
Sementara itu, menanggapi adanya pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin mengatakan, bahwa penyerahan bantuan mesin perahu itu prosesnya cukup ketat.
Setiap nelayan yang diberikan bantuan akan disesuaikan nomor NIK Kartu Nelayan dan KTP yang yang mereka miliki. Jadi penerima bantuan ini tidak sembarangan. “Itu sebagai dasarnya. Apabila itu tidak dipenuhi, maka pemberian bantuan itu akan ditunda sampai sekian waktu. Dan selanjutnya akan didiskusikan dengan Kadesnya untuk diberikan ke siapa bantuan itu,” jelas Warisin.
Disampaikan, pemberian bantuan mesin untuk nelayan itu merupakan program pemerintah pusat, dan semuanya diberikan secara gratis. Nelayan sama sekali tidak dipungut biaya sepeserpun.
Karena itu, para Nelayan diingatkan agar jangan sampai ada pemberian uang ke petugas atau siapapun. Apalagi sampai dilakukan pungutan, jelas itu tidak dibenarkan. “Jadi bantuan ini benar-benar gratis. Program ini diharapkan betul-betul dapat mensejahterakan nelayan. Jadi tidak boleh lagi saya dengar, ada nelayan dipungut uang oleh ketua kelompoknya, maupun petugas dan siapapun,” tegas Warisin.
Jika ada ditemukan praktik seperti itu di lapangan, tentu tidak akan dibiarkan begitu saja. Pelaku yang melakukan pemungutan akan ditindak, kemudian diserahkan ke aparat penegak hukum untuk diproses. “Baik itu petugas atau siapapun kita akan geret ke polisi,” ancamnya.
Lebih lanjut dikatakan, terkait adanya pengalihan bahan bakar yang digunakan nelayan dari bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG), pihaknya akan meminta para agen elpiji yang ada di Lotim untuk membuat usulan penambahan jatah ke Pertamina.
Karena jangan sampai ketika ada pengalihan, jatah gas elpiji untuk rumah tangga justru akan berkurang. “Saya akan antisipasi dari awal. Kita akan segera usulkan ke pihak Pertamina, supaya tidak ada kekurangan untuk rumah tangga,” tutupnya. (lie)
