TANJUNG–Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar berjanji mempercepat pemekaran Desa Gili Indah dan kecamatan khusus gili. Saat ini kata dia, proses itu tengah berjalan. “Kita terus berproses mempercepat pembentukan kecamatan khusus itu. Saya sudah bawa langsung surat usulan ke Kemendagri,” ujarnya usai mengikuti mandi safar di Gili Trawangan, Rabu (23/10).
Menurutnya, kecamatan khusus Gili Indah penting, karena di tiga gili begitu banyak orang yang berkunjung. Dengan pembentukan kecamatan khusus diharapkan bisa memberikan perhatian lebih terhadap aktivitas masyarakat di sana. Misalkan, sekarang ini baru punya Sub Sektor Polsek Pemenang, ke depan akan memiliki Polsek dan Danramil. “Nanti akan banyak yang membantu menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat yang ada di tiga gili ini,” harapnya.
Terkait respons dari Kemendagri sangat bagus. Arahannya segera memekarkan dusun dan desa/kelurahan. Pemekaran dusun sendiri mudah, cukup di tingkat kabupaten. Sementara desa lama, sampai pemerintah pusat. Adapun kelurahan cukup SK Gubernur. “Semua kita tawarkan kepada masyarakat harus jelas. Soal dana sudah ada untuk kelurahan seperti desa, sehingga itu perlu diperjelas kepada masyarakat,” ungkapnya.
Jadi opsi yang paling cepat itu membentuk kelurahan. Jika ada warga Gili menjadi PNS, maka lebih mudah mengangkatnya jadi lurah. Selain itu, pihaknya juga sudah membentuk tim percepatan pembentukan kecamatan khusus.
Asisten I Setda KLU Kawit Sasmito menyampaikan, tahapan yang sudah dilakukan saat ini yakni pemekaran tiga dusun yang ada, yakni Dusun Gili Trawangan, Meno, dan Air. Dusun Gili Trawangan rencananya dimekarkan jadi dua dusun, Dusun Gili Air jadi dua dusun, dan Dusun Gili Meno tiga dusun. Masing-masing gili itu menjadi desa sehingga kecamatan baru ini memiliki tiga desa. “Kita sudah masuk tahapan pemekaran dusun lebih cepat dibandingkan desa karena dusun cukup daerah, beda kalau desa butuh proses lama,” ungkapnya.
Melihat sarana prasarana, ibu kota kecamatan sepertinya akan ditetapkan di Gili Trawangan. Di sana juga terdapat lahan aset KLU dan provinsi yang bisa digunakan untuk fasilitas umum. (flo)
