Langkah Awal Industrialisasi di NTB

DALAM 48 bulan kepemimpinan Dr H Zulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, rancang bangun industrialisasi menjadi prioritas, di tengah rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok tahun 2018 serta pandemi Covid pada tahun 2019 hingga saat ini, tentu saja menjadi hal yang berat. Namun, sebagai Kepala Daerah Terpilih Periode 2019-2023, mereka berdua telah mengambil langkah pertama dari jalan panjang 5 tahun yang akan mereka lalui.

Langkah pertama dengan menginisiasi penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) NTB. Sebuah rancang bangun untuk visi industrialisasi NTB selama 20 tahun kedepan. Rancangan Perda ini telah masuk ke dalam Badan Legislasi Daerah dan telah diundangkan di awal tahun 2021.

Sebagian pihak mengatakan, bahwa rancangan Perda ini hanya sekedar payung hukum,  yang dibutuhkan masyarakat adalah aksi konkret yang bisa menjadi indikator nyata dalam sebuah proses pembangunan. Apa yang sudah dilakukan industrialisasi NTB untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat?

Mari kita flashback sejenak, pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 lalu merupakan sebuah musibah dunia, namun masyarakat  NTB justru tetap  mampu bertahan dengan mengimplementasikan konsep industrialisasi yang sederhana dengan tetap melaksanakan aktifitas, yakni melakukan proses pengolahan berbagai produk pelaku industri kecil berbasis alat dan mesin yang sederhana sehingga, disaat sektor yang lain kolaps, karena semua masyarakat stay at home dan harga barang naik dikarenakan jalur distribusi terganggu, para pelaku industri di NTB tetap beraktifitas mengolah bahan baku menjadi produk jadi dengan menjaga protokol Covid-19.

Dalam jumlah yang besar, dalam waktu yang singkat. Apakah semua itu bisa dilakukan dengan cara yang konvensional, dengan metode yang selama ini kita pakai, tentu saja tidak, semua membutuhkan alat dan mesin, yang terintegrasi untuk menghasilkan produk olahan yang diinginkan. Sebuah proses pembelajaran panjang, learning by doing mechanism yang harus dijalani oleh masyarakat NTB untuk menuju kesejahteraan yang lebih baik. Bahkan negara-negara yang sekarang kita sebut sebagai negara industri butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk mencapai levelnya saat ini. Success story mereka memang luar biasa, namun pernahkah kita mengelaborasi perjuangannya sampai ke tahap saat ini? Mungkin itu akan memberikan perspektif yang juga berbeda. 

Jika dalam perjalanannya, banyak sektor yang belum tergarap, banyak pihak yang belum terlibat, namun itulah critical pointnya yang harus dimatangkan. Mengapa harus berharap bantuan dari Pemerintah ketika kemandirian para pelaku industri NTB justru adalah modal terbesar sebuah entitas. Kemandirian ketika mereka mampu berjuang mengkonkritkan ide mereka di sektor olahan, menjadikannya besar dan kemudian menjadi mentor untuk pelaku industri yang lain untuk terjun ke dalamnya dan memberikan kontribusi untuk perkembangan industrialisasi di NTB. (*)