SELONG – Bupati HM Sukiman Azmy mencopot Kepala Bidang Kelembagaan dan Penanganan Pakir Miskin Dinas Sosial Lombok Timur, Sapri belum lama ini. Pencopotan itu dilakukan Sukiman setelah menemukan bukti-bukti ketidakbecusan Sapri dalam bekerja di lapangan. Pencopotan itu juga tak dinapikan Sekretaris Dinas Sosial Lombok Timur, Ibrahim.
Dia mengaku, pencopatan kepala bidangnya ini berawal saat jajarannya dipanggil bupati dalam permasalahan penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT). Bupati mempertanyakan kinerja penyaluran program itu. Setelah mendapatkan penjelasan, bupati kemudian mengumumkan secara lisan untuk mencopot kabidnya. ‘’Kalau secara lisan diumumkan pada hari Senin tanggal 10 Juni lalu. Secara tertulis kami menerima surat pencopatan itu pada hari Selasa tanggal 11,” beber Ibrahim, Sabtu (15/6).
Ibrahim mengaku belum tahu persis penyebab dicopotnya jabatan Sapri. Yang dia ketahui waktu hanya sempat dipanggil bupati untuk membahas permasalahan yang penyaluran BPNT dan PKH. “Bukan hanya kabid saja yang akan dicopot, saya bersama Pak Kadis juga terancam dicopot kalau tidak becus bekerja,” cetusnya mengingatkan dirinya.
BACA JUGA: Bupati Lotim Ancam Merger Desa Rensing Bat
Setelah dicopot, sambungnya, bupati langsung menunjuk Saefufin Zuhri sebagai Plt Kabid Kelembagaan dan Penanganan Pakir Miskin Dinas Sosial Lombok Timur. Saefudin Zuhri merupakan pejabat pindahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). “Kalau saya tidak bisa bekerja, maka saya juga bisa dicopot,” tegasnya.
Dengan adanya pencopotan kepala bidangnya dan juga mengancam dirinya, ia meminta semua jajaran di Dinas Sosial seperti petugas PKH dan BPNT untuk tidak melakukan tindakan di luar aturan. Itu juga sudah ditemukan bupati secara langsung banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan. “Jadi Pak Bupati menemukan itu saat beliau keliling ke semua daerah. Makanya saya tidak bisa mengelak kalau banyak kecurangan yang terjadi di lapangan dalam penyaluran BPNT,” akunya.
Dengan adanya temuan itu, Dinas Sosial sekarang tidak akan segan-segan akan mencopot semua petugas PKH dan BPNT yang kecurangan. “Sama halnya dengan salah satu korkab yang berasal dari Terara. Suaminya menjadi korkab, istrinya menjadi pendamping PKH. Kemudian merangkap menjadi agen dan ini sekarang masih dalam proses,” bebernya.
BACA JUGA: Heboh, Dana Zakat Lotim Mengalir ke Selvi dan OPD
Direktur Lembaga Advokasi untuk Transparansi dan Demokrasi, Syawaludin mengatakan, banyak sekali ditemukan penyimpangan di lapangan dalam tubuh Dinas Sosial. Keluhan masyarakat ini banyak terjadi pada penerima BPNT, seperti adanya beras berkutu dan rusak, adanya telur busuk, dan lain sebagainya. “Bukan hanya saya yang menemukan adanya keburukan pada penyaluran BPNT dan PKH ini, Inpesktorat juga menemukan itu,” katanya.
Dengan berbagai temuan itu, katanya, Syawaludin meminta kepada dinas terkait untuk mengevaluasi jajarannya seperti pengurus PKH dan BPNT. BPNT ditemukan di lapangan terjadi potongan mulai dari lima ribu hingga Rp 25 ribu per KPM. Praktik seperti ini patut disebut maling rakyat miskin yang dilakukan petugas BPNT di lapangan. Dengan alasan tugasnya, BPNT meminta fee Rp 10 ribu kepada masyarakat jika diantarkan. Bahkan ada yang dipotong langsung saat proses pencairan. “Dari Rp 110 ribu yang diterima masyarakat Rp 10 hingga Rp 25 ribu dipotong. Ini kan gila, kalau dikalikan dengan semua penerima KPM, maka berapa yang didapatkan petugas BPNT,” katanya.
Agar permasalahan ini tidak terjadi di lapangan dan membebani masyarakat, semua petugas PKH dan BPNT diusulkan untuk diganti secara menyeluruh dan mengganti dengan yang baru yang lebih jujur. “Gampang kok mencari petugas. Sekali kita bukan pendaftaran, ribuan orang jujur akan daftar dan masih banyak orang yang mau peduli nasib masyarakat. Lombok Timur banyak orang jujur, bukan hanya satu tapi ribuan,” tegasnya. (wan)
