PRAYA — Isu kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), kembali menjadi sorotan. Pasalnya, kenaikan gaji bagi para wakil rakyat ini, akan dilakukan saat kondisi masih pandemi Covid-19, dimana kondisi rakyat masih serba susah. Hal ini tentu dianggap melukai hati masyarakat Lombok Tengah.
Direktur Lombok Update, Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik, M Samsul Qomar menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh para wakil rakyat ini, memang sangat melukai hati masyarakat. Baginya ditengah bencana alam dan non alam, malah wakil rakyat secara diam-diam menaikkan gaji mereka.
“Menaikkan gaji disaat orang susah memang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kecuali rasa sosial dan rasa pedulinya sudah terkikis oleh kepentingan pribadinya. Apalagi ditengah kondisi bencana, banyak sekolah yang roboh, dan banyak hal-hal yang lebih urgent. Mestinya kita mencontoh daerah lain,” ungkap Samsul Qomar, Selasa kemarin (16/2).
Pihaknya mencontohkan di daerah lain kebijakan pemerintah dan dewan yang anggaranya dialokasikan untuk bantuan sosial, bukan malah menaikkan gaji untuk kepentingan pribadi. Namun baginya permasalahan di Lombok Tengah bukan di dewan saja yang ngotot naik gaji, tapi TAPD juga tidak punya keberanian lebih memihak kepada rakyat.
“Sungguh sangat memilukan bagi rakyat kecil. Seharusnya Rp 4 juta lebih kali 50 orang anggota dewan dianggarkan untuk Bansos. Lumayan itu bisa membantu rakyat kita. Coba lihat berapa angka pekerja yang putus pekerjaannya saat ini. Pengangguran banyak, dan mereka yang harus bertahan hidup itu mestinya diberikan atensi. Bukan malah dewannya naik gaji,” kritiknya.
Pihaknya menegaskan, tidak melarang anggota dewan naik gaji. Tetapi jangan saat masyarakat susah ditengah bencana yang masih sedang terjadi. Lebih baik para wakil rakyat ini menunggu PAD naik, baru minta kenaikan gaji. “Kami meminta mereka menaikkan kinerjanya. Kita belum lihat kontribusinya. Ributnya masih soal Pokir (pokok pikiran) saja. Namun kalau soal kebutuhan rakyat, siapa yang berani bicara keras, belum ada kita dengar,” tandasnya.
Menanggapi kritikan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) Lombok Tengah, Sohadi Kana menegaskan, kalau sampai saat ini belum ada kenaikan atau penyesuaian terhadap gaji anggota dewan. Namun pihaknya mengakui memang pernah melakukan appraisal untuk penyesuaian, hanya saja belum ada tindaklanjut.
“Kita memang usulkan untuk penyesuaian. Tapi sampai saat ini penyesuaian belum terealisasi. Rata- rata naik di usulan itu Rp 1,5 juta, tapi itu belum naik dan hanya usulan. Karena sampai sekarang masih menggunakan jumlah gaji yang seperti tahun 2020,” ungkap Sohadi Kana.
Pihaknya memastikan kenaikan angka hingga Rp 4 juta, dipastikan tidak benar. Kalaupun naik, hanya sekitar Rp 1,5 juta saja, dan saat inipun masih belum terealisasi. Hasil appraisal yang Rp 1,5 juta ini juga dibagi dua, yakni tunjangan perumahan Rp 1 juta, dan tunjangan transportasi Rp 500.000. “Itu kalau mau dinaikkan. Tapi sekarang belum, dan itu memang sudah kita usulkan menyesuaikan dengan hasil kajian appraisal tim independen,” terangnya.
Senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, H Lalu Rumiawan. Pihaknya menegaskan bahwa setiap orang yang berada di wilayah publik, maka memang tidak boleh anti kritik. Namun kritik juga harus dilandasi dengan fakta yang akurat. “Karena faktanya kami sampai saat ini belum menerima kenaikan apapun,” terangnya.
Disatu sisi, terhadap angka yang disebutkan untuk kenaikan gaji dewan ini dianggap informasi yang keliru. Sebab, dalam menaknisme penyesuaian itu sudah ada aturan main dan ketentuan. Misalnya transportasi dalam aturan tidak boleh melampaui provinsi. Sehingga jika nilainya Rp 4 juta, maka itu dianggap tidak sesuai dengan aturan, karena akan melebihi Provinsi.
“Kami tidak seperti yang dibayangkan, karena kami berasal dari masyarakat. Kalau memang dinilai tidak punya rasa kepedulian, maka tidak mungkin kami dipilih lagi oleh masyarakat. Jadi apa yang dianggap mementingkan perut sendiri, maka itu jelas tidak mungkin,” pungkasnya. (met)
