SELONG—Ratusan warga Dusun Pemongkong Timur, Dusun Pemongkong Barat, Dusun Pemongkong Induk, dan Dusun Jelok Buso, kembali menyegel Kantor Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru. Ratusan warga ini menyegel kantor desa, karena kecewa salah satu calon kepala desa (Cakades) atas nama Sudirman, tidak lolos dalam seleksi menjadi Cakades.
Padahal Sudirman ini menurut masyarakat sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sehingga warga mempertanyakan kredibilitas dari panitia, yang secara kebetulan berasal dari Dusun Ujung.
“Calon ini ini ada empat, satu calon dari Dusun Pemongkong, sementara tiga calon lain berasal dari Dusun Ujung. Makanya kita pertanyakan ada apa panitia seperti ini,” kata Rusman, salah satu warga Pemongkong, Kamis kemarin (31/10).
Rusman mengaku, selama Desa Pemongkong berdiri, dan proses pemilihan kepala desa berlangsung, warga yang berasal dari Desa Pemongkong tidak pernah diloloskan oleh pihak penyelenggara. Padahal dari segi pendidikan dan yang lain, calon yang berasal dari Pemongkong memiliki kualitas yang sama dengan calon lain. Bahkan yang tidak lolos menjadi calon ini adalah lulusan serjana.
“Saya menduga sengaja tidak diloloskan calon dari kita. Karena panitia takut kalah. Karena dari Dusun Pemongkong calonnya hanya satu, sementara dari utara ada tiga orang, makanya digugurkan,” ujarnya.
Sementara itu, Muhdar, salah satu warga Dusun Jelok Buso, mengaku dalam proses seleksi ini awalnya akan dilaksanakan dengan cara terbuka. Namun setelah proses berlangsung, tiba-tiba panitia tidak terbuka. Bahkan jika melihat nilai pada tes tulis, para bakal calon yang memiliki nilai tertinggi adalah Syamsul Bahri dengan nilai 93, Sahban mendapatkan nilai 78, Sudirman mendapatkan nilai 74, dan yang paling terendah adalah Sahrudin, mendapatkan nilai 50.
“Setelah mendapatkan nilai akumulasi administrasi dan tes kompetensi, ternyata Sudirman ini mendapatkan nilai 54. Ini jelas ada dimanipulasi oleh panitia. Apalagi pada saat itu juga ada rapat tertutup,” tudingnya.
Agar permasalahan ini tidak berlanjut, dia meminta kepada pemerintah daerah untuk membatalkan hasil dari seleksi calon ini, dan meminta kepada pemerintah meloloskan calon yang berasal dari Dusun Pemongkong. “Kalau permintaan ini diikuti oleh pemerintah, maka kita akan membuka segel kantor desa. Kita sudah bosan melihat panitia seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang DPMD, Lukman Nul Hakim, menyatakan, dalam proses pemilihan Kepala Desa di seluruh Indonesia, prosesnya sama. Akan tetapi yang menentukan adalah hasil akhir dari tes tersebut.
Aturan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) dari Permendagri dan Perbup, sudah jelas calon tidak boleh lebih dari 3 orang. “Berhubung sekarang bakal calon berjumlah 4 orang, maka harus ada salah satu dari calon yang gugur atau tidak lulus, sehingga tersisa 3 orang calon,” jelasnya.
Disampaikan, dalam sebuah kompetisi mesti ada yang kalah dan yang menang. Sehingga apapun hasil dari kompetisi, mari diterima dengan ikhlas dan lapang dada. “Karena yang bisa menentukan nasib anda adalah anda sendiri. Sehingga mari bersaing secara sehat, untuk bisa mencapai hasil yang maksimal, dan yang terpilih bisa membawa Desa Pemongkong ini ke depan kearah yang lebih baik dan maju. Sementara yang kalah masih banyak jalan lain dalam membantu pembangunan dan perkembangan Desa Pemongkong,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolsek Jerowaru, Ipda Abdul Rasyid mengatakan awal permasalahan ini sebenarnya dari kekecewaan masyarakat atas salah satu calon yang berasal dari Dusun Pemongkong, atas nama Sudirman. Rasa kekecewaan itu, membuat masyarakat langsung melakukan penyegelan terhadap kantor desa dengan menggunakan pohon berduri, agar calonnya bisa dilloloskan. “Alasan dari masyarakat, karena sejak lama diadakan pemilihan, calon yang berasal dari Dusun Pemongkong tidak pernah diloloskan oleh panitia,” katanya.
Melihat situasi dan kondisi yang semakin memanas, pihaknya selaku penegak hukum bersama dengan TNI melakukan pengamanan. Dengan harapan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. “Alhamdulillah, kami dengan teman-teman dari TNI, sejak semalam terus melakukan penjagaan. Meski terjadi penyegelan, tetapi tidak ada perusakan,” jelas Kapolsek.
Untuk meredam masalah ini, sejumlah pejabat daerah seperti Kepala Bakesbangpoldagri, Kepala Dinas PMD, Wakapolres Lombok Timur, Dandim 1615 Lombok Timur, serta beberapa jajaran perangkat daerah, juga ikut terlibat meredam amarah masyarakat yang semakin memanas. (wan)
