MATARAM – Bulan Maret lalu Provinsi NTB telah ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono sebagai pusat budidaya lobster nasional.
Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah ‘jemput bola’ ke Jakarta untuk membahas hal-hal strategis maupun teknis dalam rangka mewujudkan NTB sebagai pusat budidaya lobster nasional. Hasilnya cukup memuaskan. Sudah ada kejelasan terkait rencana tersebut. “Pak Menteri menegaskan kembali komitmen menjadikan NTB sebagai pusat budidaya Lobster nasional. Konkritnya mulai tahun ini akan kawasan budidaya terintegrasi yaitu Lobster Estate di Telong elong Lotim serta membangun Shrimp Estate di Samota,” ucap gubernur.
Gubernur meyakini rencana pengembangan NTB sebagai pusat budidaya lobster nasional akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan penghasilan masyarakat. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi pemda dan pembudidaya lobster selama ini juga bisa ditemukan solusinya. Dengan membangun lobster estate, para nelayan dan pembudidaya akan didampingi oleh pemerintah. Ada intervensi teknologi pembudidayaan. “Lebih jauh nantinya akan ada sistem pemantauan harga, sehingga harga lobster lebih transparan dan stabil,” ucapnya.
Melalui program ini proses produksi dan pemasaran akan terintegrasi, sehingga tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat” ungkap Doktor Ekonomi Industri tersebut.
Alasan kuat mengapa NTB dijadikan pusat budidaya lobster di Indonesia karena memang sangat layak. Baik dari SDM maupun SDA. “Nanti tinggal diperkuat SDM-nya,” kata gubernur.
Gubernur sendiri setuju jika pelaksanaan program pengembangan harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru, sehingga produktivitas tambak-tambak budidaya lobster tidak mengancam kelestarian laut Lombok yang indah dan bersih. “Yang penting rogram pengembangan harus membawa berkah bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial,” ujarnya.
Sepanjang tahun lalu berdasarkan data Pemprov NTB, produktivitas budidaya di kampung lobster Lombok Timur mencapai 82.568 kilogram atau setara Rp 41,28 miliar. Sedangkan jumlah pembudidaya sekitar 147 kelompok dengan total keramba jaring apung lebih dari 8.400 lubang.
Selain soal budidaya lobster, dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang rencana pengembangan budidaya udang dan rumput laut. Ada beberapa kawasan di NTB yang dinilai sangat cocok untuk mengembangkan budidaya dua komoditas tersebut. (zwr)
