MATARAM–Dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pelayanan publik, Kanwil Kemenkumham NTB Gelar Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi manusia (P2HAM) bertempat di Aula Gedung Utama Kanwil Kemenkumham NTB, Selasa (26/3).
Pencangan in dihadiri oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, G.A.P Suwardani secara virtual, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah se-NTB, Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB, Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM NTB.
Pembacaan deklarasi P2HAM dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M.T Silalahi, yang mewakili Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan. Penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan P2HAM di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB disaksikan oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Direktorat Jenderal HAM, G.A.P Suwardani.
Penandatanganan diawali dari Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham NTB, Pungka M. Sinaga, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Pungki Handoyo. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram, Muhtaruddin, Kepala Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Riva Dilyanti dan diakhiri oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB.
Deklarasi Pencanangan P2HAM ini digelar atas mandat dari Menkumham Yasonna H Laoly yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. “Dalam Peraturan Menteri ini disebutkan bahwa Pencanangan merupakan bukti komitmen Kementerian Hukum dan HAM melalui unit kerja dalam melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), yang berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik,” ucap Ignatius dalam sambutannya.
Pelayanan publik berbasis HAM, lanjut Ignatius, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pada semua unit kerja di lingkungan Kemenkumham. “Selain berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip HAM dan Pelayanan publik di Kemenkumham diharapkan mampu meningkatkan layanan dengan adil dan sesuai kebutuhan masyarakat termasuk kelompok rentan,” pungkasnya. (ilyas)
