KAHMI Serukan Toleransi dan Penegakan Hukum

JUMPA PERS : Dari kiri ke kanan, Ketua Majelis Nasional KAHMI Prof. H. Mahfud MD, Ketua Dewan Penasehat KAHMI Ir. H. Akbar Tanjung dan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat menggelar jumpa pers di media center Giri Menang, Sabtu (3/9).

GIRI MENANG– Silaturahmi nasional alumni HMI pemangku jabatan publik yang digelar di Mataram ditutup dengan pembacaan rekomendasi-rekomendasi, Sabtu lalu (3/9).

Penutupan berlangsung di Bencingah Agung kompleks pemerintahan Lombok Barat di Giri Menang sekitar pukul 21.30 Wita.  Silatnas berlangsung selama dua hari. Sebelum penutupan, pengurus Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI) menggelar jumpa pers. Hadir dalam jumpa pers ini Koordinator Nasional Presidium KAHMI Prof. H. Mahfud MD, Ketua Dewan Penasihat KAHMI, Ir. H. Akbar Tanjung, pengurus KAHMI NTB, H. Rosyiadi Sayuti, dan Ketua KAHMI Lombok Barat H. Fauzan Khalid.

Koordinator Nasional KAHMI Prof.H. Mahfud MD menyampaikan ada beberapa poin rekomendasi yang ditelurkan dalam Silatnas kali ini diantaranya penguatan toleransi, peningkatan kualitas demokrasi serta penegakan hukum. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, penguatan toleransi didasarkan pada fakta kemajemukan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa daerah, serta didiami berbagai suku dan agama. “ Yang merekatkan semua ini adalah semangat toleransi. KAHMI mendorong penguatan toleransi kita,” ungkapnya.

Selanjutnya ia menyampaikan perihal demokrasi dan penegakan hukum yang harus berjalan bersamaan. Lewat demokrasi, semua orang berhak mengekspresikan sikap politiknya. Masalahnya, jika demokrasi tidak didukung oleh penegakan hukum, maka yang terjadi adalah suasana liar tanpa kendali. “ Problem serius kita adalah penegakan hukum. Ada banyak kepala daerah yang masuk penjara karena kasus korupsi dan lain-lain,” ungkapnya.

Saat memberikan sambutan pada pelaksanaan kegiatan Temu Nasional  Alumni HMI Pemangku Jabatan Publik yang  berlangsung di Mataram, Mahfud meminta agar gerakan radikalisme di Indonesia maupun di NTB diantisipasi dengan serius.  Salah satu penyebab yang memicu tumbuh dan berkembangnya radikalisme yaitu penegakan hukum yang lemah dan terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. “Penyebab radikalisme di Indonesia bukanlah karena keberagaman, namun inkonsistensi dalam menegakan hukum dan ketidak adilan,” ujarnya .

Menurutnya, kelompok radikal sebenarnya tidak besar. Tetapi mereka adalah kelompok-kelompok kecil yang kemudian menjadi besar karena masyarakat yang merasa terzolimi bergabung di dalamnya. Meskipun begitu, dalam hal keberagaman lanjutnya, Indonesia dinilai paling gemilang mengelola toleransi. Lihat saja, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan  jumlah pulau-pulaunya mencapai 17.508 pulau dan  1.128 suku bangsa dengan segala corak budaya, bahasa dan keberagama entitas lainnya.

Semua perbedaan itu mampu dipersatukan untuk hidup berdampingan satu sama lainnya. Modal tersebut tidak dimiliki oleh negara lain seperti Filipina, negara-negara di Eropa maupun Timur Tengah. “Untuk itu, patutlah Indonesia menjadi laboratorium toleransi keberagaman bagi negara-negara di dunia,” sebutnya.

Namun apabila pemerintah tidak konsisten dalam mendukung penegakan hukum, maka akan ada orang-orang yang terzolimi. Mereka lalu membentuk kelompok-kelompok kecil yang bisa membahayakan setelah mampu bergerak. Ditegaskan, penegakan hukum merupakan bagian penting dari tata kolola pemerintahan berdasarkan konsep masyarakat madani. “Ada tiga  hal yang perlu dijaga berkaitan dengan tata  kolola pemerintahan berdasarkan konsep masyarakat madani, antara lain menjaga persatuan  dan keberagaman, mengawal demokrasi serta penegakan hukum,” jelasnya.

Secara rinci, poin rekomendasi disampaikan oleh anggota Majelis Nasional KAHMI yang juga peneliti LIPI Prof. Siti Zuhro saat acara penutupan. Diantara poin yang disampaikan adalah pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik lewat kiprah kader-kader HMI yang kebetulan menjadi pemangku jabatan publik.   

Penutupan Silatnas berlangsung meriah. Kesempatan ini dipakai oleh Bupati H. Lombok Barat H. Fauzan Khalid untuk “ berdagang” potensi daerahnya. Saat memberikan sambutan, Fauzan memaparkan bahwa Lombok Barat adalah daerah yang menjadikan pariwisata sebagai andalan utamanya. “ Kami punya pantai yang indah, kaya seni dan budaya. Saya mau bapak ibu kapan-kapan balik lagi ke daerah ini untuk berlibur dan bersenang-senang,” ungkapnya.(flo/zwr)