MATARAM—Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengimbau masyarakat senantiasa berhati-hati dan tetap cermat terhadap program-program yang ditawarkan badan usaha.
Koperasi sebagai bentuk badan usaha ekonomi rakyat, sebenarnya memiliki beragam program positif untuk warga. Namun tidak jarang, ada koperasi-koperasi yang sudah tidak sehat, dan patut dicermati sebelum bermitra.
Kepala Diskop UKM NTB, Ahmad Masyuri, SH memberikan tips mengenali dan mengidentifikasi koperasi yang sehat agar masyarakat cerdas bermitra. “Koperasi sendiri dikategorikan menjadi empat klasifikasi, diantaranya koperasi sehat, cukup sehat, dalam pemantauan dan dalam pemantauan khusus,” jelas Masyuri.
Kepala Diskop menjelaskan, selain 2 kategori, yakni koperasi sehat dan cukup sehat wajib dan patut di cermati kelembagaannya.
Dikatakan demikian, apabila tidak memiliki laporan yang jelas, neraca kas dari koperasi tersebut minus, selisih neraca nilai masih negatif dan pergantian struktur pengurus tidak terlapor berkala ke pemerintah. Untuk itu, masyarakat bisa berkonsultasi dan mengecek status koperasi di Dinas Koperasi dan UKM setempat.
“Contohnya struktur pengurus selalu dilaporkan berkala. Pengurus koperasi juga tidak boleh dalam lingkaran hierarki keluarga. Jika Koperasi tidak melaporkan berbagai dinamika tersebut, maka koperasi tersebut belum bisa melakukan aktivitas koperasi,” tuturnya.
Selanjutnya, Masyuri berharap masyarakat juga waspada dengan program-program pinjaman yang diberikan.
“Koperasi haruslah sehat. Terkait penyaluran KUR bisa dilakukan jika mendapatkan ijin dari Menteri Koperasi langsung. Secara teknis, perkoperasian tidak boleh sembarangan. Masyarakat boleh berkonsultasi dulu ke dinas koperasi setempat,” jelas mantan Karo Kesra ini.
Pada Kesempatan tersebut, Kepala Diskop juga mengingatkan warga akan modus PEN yang ramai belakangan ini.
“Jangan tergiur dengan penawaran program koperasi, 1 orang terima 3 sapi. Pak Gubernur sudah menegaskan tidak ada. Apalagi hingga ada informasi dana PEN di dinas koperasi. Itu tidak benar,” tegas Masyuri.
Ditegaskan, terkait beredarnya kabar bantuan tiga ekor sapi dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah dibantah langsung oleh Gubernur NTB. Adapun penyaluran bantuan lainnya bagi masyarakat melalui koperasi, juga harus memenuhi klasifikasi dan kualifikasi koperasi sehat, agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Jadi tidak ada penyaluran bantuan dana PEN berupa tiga ekor sapi di NTB. Kalau bantuan seperti kredit usaha dan lainnya yang sudah ada dan berjalan selama ini, koperasi penyalurnya pun harus memenuhi syarat dan ketentuan undang undang yang berlaku. Jadi tidak sembarangan,” jelasnya. (gt)
