MATARAM–Adanya usulan Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, agar kabupaten kota yang tidak menggelar pilkada serentak 2018 berpartisipasi dalam urun anggaran pembiayaan ditanggapi sinis.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Samsul Qomar mengatakan, pihaknya sangat tidak setuju jika Kabupaten Lombok Tengah diminta urunan dalam sharing anggaran pilkada NTB 2018. Kendati diakui, terselenggaranya Pilkada NTB 2018 perlu dukungan dan tanggung jawab semua pihaknya untuk menyesukseskannya.
"Namun persoalannya, Kabupaten Lombok Tengah juga masih butuh anggaran. Baik pembangunan insfrasktruktur, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dan lainnya," kata politisi Partai Demokrat itu kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (1/11).
Menurutnya, alangkah lebih baik, jika Pemprov mengusulkan urun anggaran kepada pemerintah pusat. Langkah ini lebih bijak ketimbang meminta kepada kabupaten kota lainnya yang tidak menggelar pilkada. Apalagi mengingat anggaran yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sudah dialokasikan pada pos alokasi anggaran yang sudah ditentukan.
Tuntutan anggaran dari masyarakat Lombok Tengah cukup banyak. Praktis, pihaknya tidak memiliki anggaran memadai sharing anggaran pilkada serentak 2018.
Menyingkapi adanya kekurangan anggaran bagi pelaksanaan pilkada NTB 2018, ia berharap, Pemprov bisa kreatif dalam menggali sumber-sumber anggaran. Misalnya, mengurangi alokasi anggaran perjalanan pejabat, rapat di hotel maupun pos anggaran lainnya yang dinilai tidak urgen. Anggaran itu kemudian dialihkan bagi pembiayaan pilkada NTB 2018.
" Saya yakin Pak Gubernur akan sangat setuju dengan hal ini," ujarnya.
Terpisah, Wakil Walikota Mataram, Mohan Roliskana mengakui, Pemkot Mataram tidak memiliki alokasi anggaran cukup banyak untuk sharing pembiayaan pilkada NTB 2018. Terlebih, alokasi anggaran yang ada sudah dialokasikan kepada pos pembiayaan masing-masing.
Kendati demikian, ia mengatakan, pihaknya akan menyesuaiakan hal tersebut dengan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemkot Mataram. "Kalau memang Pemkot diundang untuk membicarakan usulan ini, kita siap hadirlah," ujarnya.
Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan apakah setuju atau tidak dengan usulan sharing anggaran tersebut. Baginya, setiap pengalokasian penggunaan anggaran juga harus memperoleh persetujuan dari DPRD.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Hm Amin mengatakan, semua daerah kabupaten/kota hendaknya bisa ikut berpartisipasi untuk penganggaran pilkada serentak 2018. "Saya kira salah satu solusi bisa ditawarkan yakni meminta kabupaten kota yang tidak ikut menggelar pilkada serentak untuk berpartisipasi dalam penganggaran," katanya. (yan)
