Idulfitri 1 Syawal 1444 H: Muhammadiyah 21 April, Pemerintah Berpotensi 22 April

Pelaksanaan ibadah salat di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Mataram. (IST IG@islamiccenterntb)

MATARAM–Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Idulfitri 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jumat, 21 April 2023.

Penetapan ini termuat dalam maklumat PP Muhammadiyah yang disampaikan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti di acara Konferensi Pers Maklumat PP Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, No. 23, Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Penetapan Muhammadiyah ini pun berpotensi berbeda dengan pemerintah.

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, Thomas Djamaluddin dari Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membenarkan ada potensi perbedaan Idulfitri tahun ini karena saat maghrib, 20 April 2023, ada potensi di Indonesia posisi bulan belum memenuhi kriteria baru Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dengan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Baca Juga :  Gandeng BRIN, EWINDO Bantu Reaktor Pupuk Organik Bagi Petani

Namun, pada dasarnya posisi bulan itu sudah memenuhi kriteria wujudul hilal. “Tetapi apabila merujuk kriteria baru MABIMS, maka lebaran jatuh pada 22 April 2023, sedangkan bila merujuk wujudul hilal, 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada 21 April 2023,” bebernya.

Lebih lanjut Thomas mengungkapkan penyebab utama perbedaan yang terus berulang karena belum ada kesepakatan terkait kriteria awal Hijriah.

Ia menjelaskan bahwa prasyarat utama untuk terwujudnya unifikasi kalender Hijriah harus ada otoritas tunggal. Otoritas tunggal akan menentukan kriteria dan batas tanggal yang dapat diikuti bersama.

Baca Juga :  Beasiswa S2 Tujuan Malaysia dan Eropa Sudah Dibuka, Buruan Daftar!

Sedangkan, kondisi saat ini otoritas tunggal mungkin bisa diwujudkan dulu di tingkat nasional atau regional. Penentuan ini mengacu pada batas wilayah sebagai satu wilayah hukum sesuai batas kedaulatan negara. Kriteria diupayakan untuk disepakati bersama, dan jika terdapat perbedaan jangan menjadi sebuah gesekan.

Thomas berharap, ke depan, pemerintah dapat  mengupayakan ada satu sistem tunggal.

“Sehingga keterbukaan semua pihak bisa membuat satu kalender yang mapan ada otoritas tunggal, kriteria tunggal, dan batas tanggal yang disepakati bersama agar dapat dijadikan rujukan semua pihak dan mempersatukan umat,” pungkas Thomas. (Muhammadiyah/BRIN/RL)

Komentar Anda