MATARAM – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi akan kembali menjalani evaluasi kinerja Pejabat Kepala Daerah triwulan II kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Kantor Itjen Kemendagri, Jakara, Rabu (20/3) hari ini.
Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Hamdi mengatakan semua materi bahan evaluasi yang akan dipaparkan Pj Gubernur Lalu Gita Ariadi sudah final. Disampaikan Pj Gubernur sudah siap menghadapi evaluasi yang dilakukan Tim Irjen Kemendagri.
“Pj Gubernur sudah siap, kan dia yang pimpin rapat dalam penyempurnaan substansi dari pada laporan bahan evaluasi. Jadi sudah siap kita ekspose dihadapan evaluator,” kata Hamdi, saat dikonfirmasi, Selasa (19/3).
Sesuai dari hasil asistensi Kemendagri terhadap Pemprov NTB pada 11 Maret lalu, Hamdi menyebut ada beberapa tambahan data yang harus dipersiapkan dalam menghadapi evaluasi kinerja triwulan II. “Disana kita diberikan masukan data-data apa yang perlu ditambah. Tentu sesuai dengan substansi dan sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Pj Gubernur juga sudah mengadakan rapat tertutup dengan sejumlah OPD lingkup Pemprov dalam rangka menyiapkan materi terkait bahan evaluasi kinerjanya. Terlebih materi bahan evaluasi itu adalah kontribusi semua perangkat daerah.
“Tentu Pak Gub tadi coba mendalami daripada materi perangkat daerah, sesuai dengan usulan kemarin lebih banyak menyampaikan data,” terangnya.
Berkaca dari evaluasi kinerja triwulan II, menurut Hamdi ada substansi yang ditanyakan Tim Evaluator Kemendagri yang harus dijawab oleh Pj Gubernur. “Jadi kita tidak membuat sendiri materinya. Ada 106 indikator, itu yang harus dijawab daerah. Irjen Kemendagri akan menggali informasi dalam rangka evaluasi kinerja Pj Gubernur,” jelasnya.
Selain Pj Gubernur akan dievaluasi terkait 106 indikator yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, materi evaluasi yang akan ditanyakan Kemendagri adalah mencakup berbagai macam kebijakan daerah, dan sejauh mana realiasi dari kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah pusat. Terutama mengenai inflasi, politik, stunting, program unggulan, perizinan, investasi, BUMD, keuangan, kemiskinan dan juga kesehatan.
Pada evaluasi ini, ujarnya, juga akan disinggung perkembangan pelaksanaan kegiatan, program pada triwulan pertama. Termasuk menjalankan beberapa saran dari tim evaluator pada Pj Gubernur dan jajarannya untuk memperbaiki pelayanan di rumah sakit. Begitu juga saran agar pemerintah daerah memperbaiki format penanganan stunting di daerah.
Sementara Pj Sekda NTB menambahkan, dalam evaluasi per tiga bulan ini, Kemendagri ingin melihat sejauh mana kinerja Pj Gubernur dalam menjalani perannya sebagai Pj Gubernur NTB. Terutama dalam menangani isu-isu strategis, seperti inflasi daerah, penurunan kemiskinan dan permasalahan stunting di NTB.
“Seperti biasa, kalau dilihat progres pencapaian misalnya penanganan inflasi bagaimana, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem seperti apa, kemudian kondusifitas daerah seperti apa, itu saja,” terangnya.
Ibnu mengatakan semua bahan evaluasi Pj Gubernur tengah disiapkan, mulai dari prestasi dan penghargaan yang diraih NTB, hingga beberapa catatan yang memang masih belum optimal dilaksanakan turut menjadi bahan persentase Pj Gubernur. Salah satu yang menjadi catatan terhadap kinerja Pj Gubernur adalah inflasi daerah pada Februari 2024 yang mencapai 3 persen.
Ibnu menyebut inflasi ini masih tergolong menengah, artinya tidak rendah ataupun terlalu tinggi. Dikatakan, naiknya inflasi tersebut setelah Kabupaten Sumbawa masuk sebagai Daerah Indeks Harga Konsumen. “Yang penting alasannya, kepesertaan Kabupaten Sumbawa yang menyebabkan inflasi kemarin,” ujarnya. (rat)
