MATARAM — Modus penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan marak terjadi. Sasarannya adalah tenaga pendidik yang belum mengikuti uji kompetensi guru (UKG). Modusnya, tenaga pendidik dihubungi dan diminta menyerahkan sejumlah uang. Lalu dijanjikan menjadi peserta UKG yang nantinya akan mendapatkan dana sertifikasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Lalu Fatwir Uzali mengimbau tenaga pendidik untuk tidak percaya dengan modus tersebut. ‘’ Kepada teman-teman yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi untuk berhati-hati. Karena beberapa pihak sekarang menyalahgunakan momentum sebagai upaya mendapatkan sertifikasi,’’ ujarnya memberi imbauan di Mataram, kemarin (23/3).
Sudah ada mekanisme untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Prosesnya harus melalui UKG. Mekanisme melalui UKG cukup menjadi polemik bagi tenaga pendidik. Karena harus melaksanakan beberapa prosedur. ‘’ Paling tidak itu harus dimulai dari bapak ibu guru dulu. Baru konfirmasi ke dinas pendidikan . Di situ ada dapodiknya atau standar-standar dari bagaimana pelaksanaan UKG,’’ katanya.
Proses dan mekanisme ini dijadikan celah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena itu, tenaga pendidik yang belum mengikuti UKG diminta untuk berhati-hati. Lalu tidak mudah percaya saat dihubungi oleh pihak bertanggungjawab.
“Pemerintah pastinya tidak sembarangan. Kami yang akan menginformasikan kepada guru tentang UKG ini. Lalu ada juga guru-guru mendapatkan link khusus secara pribadi dari kementerian. Tapi harus diingat, itu harus dikonformasi lagi ke dinas pendidikan. Jangan sampai teman-teman menjadi korban,” ungkapnya.
Modus ini sudah ditemukan di Kota Mataram. Indikasi awal mencuat, data tenaga pendidik diretas lalu bocor. Lalu tenaga pendidik yang belum mengikuti UKG akan dihubungi dan meminta sejumlah uang. Beberapa guru di Mataram sudah mendapatkan telepon untuk menyerahkan uang.
Lalu ada tenaga pendidik yang konfirmasi langsung ke bidang Guru dan Tenaga Penidikan (GTK). “Kedepannya tolong jangan sampai ada yang tertipu. Silahkan konfirmasi ke Dinas Pendidikan. Kita juga akan konfirmasi langsung ke pusat saat itu juga,” terangnya.
Fatwir mengatakan, pihaknya mengatensi modus penipuan ini. Tujuannya jangan sampai tenaga pendidik Kota Mataram menjadi korban. Imbauan dan pemahaman aktif diberikan ke sejumlah sekolah untuk mengantisipasi. “GTK kami keliling untuk sosialisasi agar guru-guru tidak terbujuk rayu pihak yang tidak bertanggungjawab itu,” jelasnya.
Dijelaskan juga, proses dan mekanisme UKG tanpa biaya. Karena pemerintah mengeluarkan kebijakan resmi tentang pelaksanaan UKG. “Sekarang ini belum ada yang datang melapor ke kami. Tapi kemarin kami mengingatkan dinas pendidikan tidak pernah mengeluarkan surat apapun,” katanya.
Modus ini tentu saja mengagetkan. Karena ada beberapa tenaga pendidikan yang sudah dihubungi oleh pelaku. Lalu dimintakan sejumlah uang. Nominalnya antara Rp 5 juta sampai belasan juta.
“Kami belum menerima informasi ada yang sudah transfer. Kalau ada yang sudah transfer dan mau lapor ke polisi kami serahkan ke yang bersangkutan. Tapi imbauan kami hati-hati dengan telepon ataupun surat yang datang dari seseorang yang berstempel kementerian atau dinas pendidikan,” jelas Fatwir.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyanyu Ernawati meminta tenaga pendidik tidak mudah percaya dengan aksi penipuan tersebut. Tenaga pendidik diminta hanya mendengar informasi ang dikeluarkan dinas pendidikan.
“Jangan mudah percaya dengan hal seperti itu. Karena cara orang menipu zaman sekarang segala hal dilakukan. Mohon kepada teman-teman tenaga pendidik untuk hati-hati. Dinas pendidikan dengan adanya ini untuk turun memberikan informasi yang benar,” katanya. (gal)
