MATARAM — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno memberikan klarifikasi terkait wacana iuran pariwisata yang berhubungan dengan tiket pesawat.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, tidak akan ada iuran yang dibebankan kepada masyarakat,” tegas Sandiaga kepada wartawan disela-sela acara pelatihan Santri Digitalpreneur Indonesia 2024 di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Haramain NWDI, Narmada, Lombok Barat, Jumat (26/4).
Disampaikan Sandiaga, bahwa wacana untuk menarik iuran pada tiket pesawat adalah dalam rangka mengkaji Peraturan Presiden yang rencananya ingin diterbitkan untuk pengadaan dana pariwisata. “Tidak ada iuran. Jadi dari pertama adalah dana pariwisata itu yang akan dialokasikan dari dana pemerintah. Tidak pernah terpikir untuk dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya.
Begitu jiga setelah digelar rapat awal bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian terkait. Nampaknya aturan ini menuai banyak catatan buruk dan penolakan dari masyarakat. Akhirnya wacana untuk menarik iuran pariwisata pada tiket pesawat tersebut, tidak ditindaklanjuti pemerintah. Terlebih jika melihat kondisi ekonomi maayarakat saat ini yang tidak stabil.
“Ini masih dalam tahap wacana di tingkat teknis. Dari hasil pembahasan tersebut, memang Kementerian Perhubungan dan Kemengerian Pariwisata memberikan masukan, dan ini tidak perlu dikhawatirkan karena tidak akan diterapkan,” ujarnya.
Disampaikan Sandiaga, para Menteri Kabinet Jokowi sangat menyadari bahwa Presiden tidak menginginkan adanya penambahan beban lagi kepada masyarakat yang ingin berpergian dengan pesawat. Pasalnya sebelum iuran ditarik pun harga tiket pesawat sudah dirasakan sangat mahal.
Maka dari itu, untuk menekan harga tiket pesawat yang melambung tinggi ini. Diperlukan penambahan jumlah pesawat dan maskapai penerbangan. Tentunya NTB sebagai destinasi pariwisata selalu ada dispensasi untuk penerbangan ke Lombok. “Dan ini sedang dalam proses, tahun ini untuk ditambah jumlah penerbangan,” jelasnya.
Sebelumnya wacana pemerintah yang akan memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat yang dibayarkan oleh konsumen ditentang oleh sejumlah kalangan. Pengamat pariwisata Dr. Halus Mandala menilai skema itu sebagai modal pemerintah di program Dana Abadi Pariwisata atau Indonesia Tourism Fund (ITF). Namun NTB sebagai provinsi tujuan berlibur tentu akan terdampak jika wacana tersebut akan diterapkan oleh pemerintah.
Sebab, wacana iuran pariwisata akan menaikkan harga harga tiket pesawat. Hal itu berdampak pada menurunnya minat wisatawan nusantara berwisata di Lombok dan Sumbawa lantaran kompenen harga tiket yang tak sesuai. Dengan demikian, wacana iuran pariwisata sebagai sumber dana Indonesia Tourism Fund harus dihentikan.
“Jika itu dilaksanakan, itu akan menambah cost bagi penumpang. Pasti penumpang yang akan bayar kan. Untuk dimaklumi bahwa kita selama ini berjuang keras supaya harga tiket dari Lombok ke luar daerah itu tak mahal,” katanya.
Ketua STP Mataram ini mengatakan, penerbangan menuju Lombok seringkali labih mahal daripada penerbangan menuju Singapura atau Kuala Lumpur sebagai destinasi di Asia Tenggara. Dampaknya, orang lebih memilih berlibur ke luar negeri daripada dalam negeri.
“Wisatawan mau nggak berkunjung jika pesawatnya susah dan mahal. Bagaimana bisa meningkatkan wisata NTB. Logika itu yang membuat kita meminta pemerintah bijak dalam membuat kebijakan,” terangnya.
Jika pemerintah benar-benar ingin menerapkan kebijakan tersebut guna mewujudkan Indonesia Tourism Fund, maka sebaiknya penerbangan ke NTB tak masuk dalam rencana tersebut. Sebab wisata Lombok – Sumbawa sedang berupaya bangkit pasca-pendemi serta daerah ini memiliki Destinasi Super Prioritas yang harus tetap menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Kemarin saja saya mau ke Denpasar tak dapat tiket. Ini problem. Tamu saya dari Bali yang ma uke Lombok juga tak dapat tiket,” tandasnya. (rat)
