MATARAM–Menyongsong makin dekatnya pilkada Lombok Timur 2018, DPC Partai Gerindra Lombok Timur segera akan membentuk tim penjaringan bakal calon bupati/calon wakil bupati.
Ketua DPC Gerindra Lombok Timur, Sawaluddin mengatakan, seluruh proses penjaringan yang akan berlangsung nantinya pun tanpa dipungut biaya. "Proses pembiayaan tim penjaringan akan biayai oleh partai," katanya, Rabu kemarin (5/10).
Langkah ini dilakukan karenakan Partai Gerindra menghendaki agar kader maupun calon yang akan diusung tersebut memenangkan pertarungan pilkada. Tim penjaringan calon kepala daerah akan langsung dipimpin dirinya selaku ketua DPC Partai Gerindra Lotim.
"Dalam rapat harian kemarin (memutuskan) kita akan membentuk tim penjaringan calon kepala daerah yang akan dipimpin saya langsung bersama fungsionaris lainnya,’’ ungkapnya.
Menurutnya, tim penjaringan calon kepala daerah ini sebagai tindak lanjut hasil survei internal Partai Gerindra Lotim. Dari survey itu ada beberapa nama kandidat yang sudah muncul beberapa waktu terakhir.
Partai Gerindra, sambungnya, akan mengambil langkah progresif, efektif, efisien dan selektif untuk menentukan bakal calon kepala daerah. Langkah ini dengan tidak mengabaikan potensi-potensi yang ada. Jika potensi kader sendiri memungkinkan untuk diusung, DPC Lotim akan melakukan pengusulan terhadap figur tersebut.
Pengamat Politik NTB, Agus MSi, berharap, penjaringan calon kepala daerah bakal segera dilaksanakan parpol. Baik di pilkada NTB dan pilkada kabupaten kota dilangsungkan secara terbuka dan transparan. Ini karena sudah menjadi rahasia umum selama ini, penjaringan calon kepala daerah dilakukan secara tertutup dan tidak transparan.
Akibatnya, calon kepala daerah diusung parpol tidak selaras dengan aspirasi maupun kehendak pengurus dan kader parpol tersebut. "Karena penjaringan hanya diketahui elit saja, dan cenderung mengabaikan aspirasi maupun kehendaki pengurus dan kader terkait figur calon diusung," urainya.
Pola – pola lama penjaringan sangat elitis maupun oligarki dari pimpinan parpol harus ditinggalkan. Dikhawatirkan, jika penjaringan masih mempertahankan pola-pola lama, maka memunculkan calon kepala daerah tidak kredibel, tidak berkompeten serta bertantangan dengan aspirasi dan kehendak pengurus. (yan)
