Genjot Realisasi Anggaran Pemerintah

RESESI EKONOMI
POTRET KEMISKINAN : Nampak salah seorang perempuan usia lanjut tengah memasak dengan tungku dengan penuh keterbatasan ekonomi, karena kemiskinan. (devi handayani /radar lombok)

MATARAM – Ekonomi nasional pada triwulan III dipastikan mengalami resesi, setelah angka pertumbuhan ekonomi tahun ini minus 1,1 persen hingga positif 0,2 persen menjadi minus 1,7 persen – minus 0,6 persen. Tak jauh berbeda NTB pun akan mengalami hal serupa, diperkirakan pada triwulan III ekonomi minus sama seperti di triwulan II 2020 lalu.

Menurut Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram) Dr Iwan Harsono, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II minus 7,9 persen tanpa tambang, sedangkan dengan tambang minus 1,41 persen. Untuk di triwulan III angkanya memang belum keluar, tetapi diprediksi akan minus sekitar 3 atau 4 persen. Karena tidak lebih parah dengan kondisi April lalu. Artinya ketika terjadi pertumbuhan ekonomi minus di dua triwulan berturut-turut, maka itulah definisinya resesi. Dimana resesi itu adalah penurunan pendapatan sampai minus.  

“Sekarang apa yang harus dilakukan adalah ketika resesi ini, pemerintah harus memastikan bahwa pencairan realisasi anggaran itu mendekati 100 persen. Karena dari anggaran yang dicairkan itu ekonomi bisa jalan,” ujar Iwan Harsono kepada Radar Lombok, Minggu (27/9).

Resesi menurut ekonom adalah “tetangga saya tidak makan” artinya setengah dari penduduk ini mengalami penurunan pendapatan kecuali PNS. Dalam kondisi ini terjadi pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Apalagi saat ini dari swasta lumpuh, masyarakat juga lumpuh yang diandalkan sekarang adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD).

APBD NTB sekitar Rp 5,2 triliun, sementara di kabupaten/kota se NTB jumlah APBD sekitar Rp 15 triliun hingga Rp 20 triliun ini. Mungkin sisanya sudah dibelanjakan, tapi beberapa bulan lalu realisasi anggaran sudah diangka 64 persen kadang-kadang ada yang 50 persen.

Untuk itu, pemerintah daerah harus memastikan anggaran tersebut cair beredar di masyarakat. Tak hanya itu saja, pemerinta harus secara efektif melaksanakan APBD dan realisasinya sesuai target. Dimana di dalam pelaksanaannya yang dilakukan pemerintah memastikan bahwa dampak-dampak dari resesi ini bisa di minimalisir dengan cara realisasi anggaran yang ‘on time’ (tepat waktu).

“Saat ini banyak realisasi anggaran itu hasil refocusing, yakni pertama untuk kesehatan, kedua JPS dan mengatasi dampak terhadap UMKM di bantu. Intinya harus realisasi secepatnya dan yang bisa membiayai sektor-sektor yang paling banyak dampaknya dan sektor yang memberikan multiplayer efeck dalam mengatasi masalah ini,” terangnya.

Kendati demikian, jika kondisi Covid ini terus berjalan diperkirakan tidak hanya covid-19 saja. Namun bisa saja menjadi kasus baru yakni Covid-20. Mengingat saat ini puncak kasusnya terus semakin meningkat. Bahkan diperkirakan pada triwulan IV pertumbuhan ekonomi sulit tumbuh positif.

“Sulit di prediksi akan tumbuh kalau Covid belum selesai semua akan tergangu. Saya memprediksi ada kekhawatiran kalau Covid ini menjadi persoalan ekonomi, kemudian akan menjadi parah dan menjadi depresi ekonomi,” ucapnya.

Terpisah, Kepada Bappeda Provinsi NTB Dr H Amri Rahman, menerangkan jika ada resesi ekonomi tersebut secara nasional berlaku menyeluruh untuk semua daerah. Maka hal tersebut tergantung ada pengaruh kondisi-kondisi lokal atau tidak. Tetapi untuk NTB kondisi lokalnya masih bisa tidak resesi. Karena program kegiatannya juga ada, kebijakan-kebijakan seperti ada pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan IKM.

“Itu secara umum memang begitu (ada resesi), tetapi hal-hal bersifat lokal masih bisa di antisipasi dan bisa di siasati. Kebetulan program kita melalui stimulus ekonomi, memperdayakan UMKM/IKM dan perlindungan. Kita berharap masih bisa lah (ekonomi tumbuh, red),” ujarnya.

Meskipun kondisi pertumbuhan ekonomi di triwulan III belum ada di rilis, tetapi jika melihat bahwa sejak kondisi Covid-19 beberapa bulan lalu juga harus produktif. Berbeda dengan posisi di triwulan II, di mana penanganan kesehatan jauh lebih dominan dan perekonomiann relatif stagnan atau kurang jalan.

Tetapi di triwulan III, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota juga sudah disertai dengan penangan Covid, tapi juga harus produktif. Beberapa aktivitas ekonomi juga sudah mulai bergerak walaupun belum begitu optimal pergerakannya.

Menurutnya, kondisi seperti itu masih ada harapan di perekonomian triwulan III nanti membaik. Mengingat masih ada aktivitas perekonomian, bahkan jika di triwulan IV mulai Oktober hingga Desember mendatang dari APBD perubahan sudah jalan yang diarahkan kepada pembinan, pemeberdayaan pengembangan UMKM /IKM.

“Kita bisa sudah memberikan manfaat dan hasil, harapannya bisa di triwualan IV bisa tumbuh, apalagi dengan pertanian juga masih bisa tumbuh dan produksi,” tandasnya. (dev)