MATARAM — Pemerintah Provinsi NTB telah menandatangani kerja sama dengan PT Nabil Surya akhir tahun 2020 lalu. Kerja sama tersebut, terkait dengan penyusunan feasibility study (FS) atau studi kelayakan pembangunan jembatan dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa.
Kerja sama yang sudah ditandatangani, rupanya bukan sekedar kesepakatan di atas kertas. Pihak swasta sangat serius ingin merealisasikan sejarah jembatan Lombok-Sumbawa. “Sekarang sedang disusun FS jembatan Lombok-Sumbawa. Kan sudah ada MoU antara swasta dengan Pemprov,” terang Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB, H Ridwan Syah, kemarin (28/3).
Investor yang terlibat menyusun FS, dalam hal ini PT Nabil, termasuk pihak baru. Sebelumnya, investor yang serius ingin merealisasikan jembatan Lombok-Sumbawa berasal dari Korea. Bahkan telah melakukan pre FS.
Investor asal Korea Selatan yang telah melakukan pra FS tergabung dalam Korindo Group. Hasilnya, pembangunan jembatan penghubung Lombok-Sumbawa dinilai layak dan bisa diwujudkan.
Korindo Group merupakan perwakilan investor Korea yang berada di Indonesia. Setiap investasi yang berasal dari Korea, masuk melalui Korindo Group. “Perusahaan ini (Nabil, red) di luar investor Korea. Korea gak tahu kita kabarnya gimana. Dulu dia berminat, mau melanjutkan,” ungkap Ridwan Syah.
Persoalannya, investor Korea belakangan meminta jatah anggaran untuk menyusun FS. Sementara beberapa tahun terakhir, keuangan Pemprov NTB belum stabil. “Korindo itu dulu dia ajukan biaya Rp 15 miliar dari APBD. Tapi kita belum ada. Akhirnya Bappeda fasilitasi perusahaan Nabil. Ini kan perusahaan baru yang tawarkan, dia yang biayai. Ya kita terima,” ucapnya.
Ditegaskan, penyusunan FS sangat penting. FS bukan hanya untuk mengetahui secara lebih detail soal konstruksi, panjang jembatan dan perhitungan biaya pembangunan. Namun juga menjadi kajian yang bisa dijadikan dasar dalam menghitung keuntungan dari segi materi.
Meski jembatan Lombok-Sumbawa sangat penting dan dibutuhkan, namun tidak bisa lepas dari kepentingan bisnis. “Jadi hasil FS, nanti bisa tahu apakah proyek ini secara teknis dan ekonomis layak. Mungkin secara teknis layak, pondasinya model apa, konstruksi seperti apa, lebarnya gimana. Dengan biaya-biaya yang ada, secara ekonomi seperti apa,” ujarnya.
Ridwan Syah sendiri merasa yakin jika mega proyek jembatan Lombok-Sumbawa bisa diwujudkan. Meskipun nantinya setelah beroperasi tidak gratis. “Ini kan dibangun swasta. Tidak mungkin, gak ada uang APBD. Jadi sekarang, kita beri dia waktu 3 bulan untuk sampaikan draf FS,” katanya.
Berdasarkan pra FS, total biaya untuk konstruksi pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa bisa mencapai Rp 20 triliun. Untuk konstruksi saja diperkirakan lebih dari Rp 16 triliun. Belum lagi biaya-biaya lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, H Amry Rahman mengatakan, pihaknya saat ini menunggu hasil FS. “Untuk FS diperkirakan sekitar setahun. Setelah itu baru kita bisa bicara konstruksi dan operasional,” ucapnya.
Setelah ada hasil FS, masih banyak hal yang harus dilakukan. Apalagi jembatan dibangun oleh pihak swasta. “Setelah FS, baru bisa dicari atau ditentukan sistem pembiayaanya, cara konstruksi dan operasionalnya. Masih butuh proses yang cukup panjang,” jelas Amry. (zwr)
