MATARAM-Jauh sebelum Kemenparekraf RI menggandeng Indonesia Care melakukan sosialisasi panduan CHSE kepada stakeholder, khususnya para pelaku usaha wisata MICE. Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Pariwisata NTB, juga telah gencar mensosialisasikan CHSE ini kepada seluruh pelaku usaha jasa wisata di Lombok dan Sumbawa (NTB).
“Provinsi NTB adalah daerah yang paling awal memiliki peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular. Sehingga otomatis penerapan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat, juga telah dilakukan di seluruh wilayah NTB. Tidak terkecuali di sektor pariwisata,” kata Kepala Dinas Pariwisata NTB, HL Moh. Faozal, ketika menjadi pembicara dalam sosialisasi panduan CHSE untuk MICE, yang digelar Kemenparekraf, melalui Direktorat Wisata MICE Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events), Selasa (23/2/2021).
Selain mengenalkan Perda 7, sambung Faozal, pihak Dispar NTB bekerjasama dengan Kemenparekraf juga gencar melakukan sosialisasi CHSE kepada seluruh pelaku usaha wisata di NTB.
“Saat ini, di NTB sudah ada 220 hotel, restoran dan usaha jasa wisata lainnya, yang telah tersertifikasi CHSE. Artinya, meskipun sekarang masih pandemi Covid-19, namun NTB sudah sangat siap menerima kunjungan wisatawan,” jelas Faozal.
Hanya saja, meski secara teknis NTB telah siap, namun akibat berbagai faktor, wisatawan yang kita harapkan untuk datang ke Lombok atau Sumbawa, ternyata masih belum terjadi.
“Bagaimana hotel atau restoran, bisa segera bangkit. Baru membuat kegiatan saja, sebentar kemudian sudah datang aparat untuk membubarkan,” ujar Faozal.
Hal ini lanjut Faozal, yang harus dicarikan kesepahaman bersama. Berbagai kegiatan di lingkungan pariwisata ini telah dilaksanakan dengan penerapan Prokes yang sangat ketat.
“Seperti even Bau Nyale, mau dibuatkan acara atau tidak. Tapi karena ini adalah tradisi masyarakat, maka pasti tetap akan ada yang hadir untuk menangkap cacing laut tersebut,” ujar Faozal.
“Hanya saja, pelaksanaan even Bau Nyale nanti bisa disiasati dengan mekanisme hibrid. Artinya ada yang turun langsung menangkap cacing laut (offline) di lokasi, dan ada juga yang online, atau menyaksikan even Bau Nyale ini melalui platform media digital,” jelas Faozal.
Selanjutnya terkait MICE, buku panduan CHSE untuk MICE ini yang harus segera disebarluaskan kepada khalayak, khususnya para pelaku usaha wisata MICE.
“Untuk legitimasi atau menjembatani antara pelaku usaha wisata MICE dengan aparat penegak Perda, maka dalam waktu dekat kami juga akan membentuk Satgas. Sehingga ketika ada acara di lingkungan pariwisata, karena sudah ada Satgas yang telah mengawasi, maka acara tidak sampai dibubarkan,” tandas Faozal.
Sementara Koordinator Pengembangan Jejaring dan Kapasitas Wisata MICE Kemenparekraf, Titik Lestari, mengapresiasi berbagai langkah dan kebijakan yang telah dilakukan Dispar NTB, untuk membangkitkan sektor pariwisatanya ditengah pandemi.
“Pandemi ini yang paling awal menerima dampaknya adalah sektor pariwisata. Dan juga yang paling terakhir akan kembali normal. Untuk itu, pariwisata sudah semestinya segera bangkit. Kalau tidak mulai dari sekarang, mau kapan lagi. Yang penting, semua harus menerapkan protokol CHSE dengan ketat,” tandas Titik.
Sedangkan Anidyari Kusumastuti MF, dari Direktorat MICE Kemenparekraf menjelaskan kalau saat ini pihaknya juga telah memiliki platform mice.id, untuk membantu memudahkan para pelaku usaha wisata, khususnya MICE.
“Platform mice.id ini dibuat untuk memudahkan para pelaku usaha wisata MICE. Contoh penggunaannya adalah seperti waktu peserta mendaftar ikut kegiatan sosialisasi CHSE ini. Semua mendaftar melalui platform mice.id. Sekaligus platform mice.id ini juga untuk membantu pariwisata dengan konsep hibrid tersebut,” jelasnya. (gt)
