Empat Kades Raih Penghargaan ‘Paralegal Justice Awards 2023’

HASBI (DOK/Radar Lombok)

GIRI MENANG – Empat Kades di Lombok Barat mendapat penghargaan Paralegal Justice Awards (PJA) tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Penghargaan ini akan diterima oleh empat Kades, Senin (29/5) hari ini.

Empat Kades yang akan menerima penghargaan PJA masing-masing Hasbi Kepala Desa Kuripan Kecamatan Kuripan, HM. Zaenudin,  Kepala Desa Golong Kecamatan Narmada, H. Beny Basuki Kepala Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar dan H. Wirya Adi Saputra Kepala Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar. Udahntuk diketahui, Anugerah Paralegal Justice Award sendiri adalah penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi para Kades atau Lurah yang berprestasi, yang telah memberikan pengabdian terbaiknya dalam bidang penyelesaian masalah hukum di daerahnya.

Kepala Desa Kuripan Hasbi mengatakan, ia bersama tiga Kades akan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan Ham atau PJA. ” Senin (hari ini_red) kami akan menerima penghargaan dari Kemenkumham di Jakarya, ” paparnya kemarin.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 Melonjak, PTM Dievaluasi

Dikatakan Hasbi, Desa Kuripan bisa diberikan penghargaan ini karena Desa Kuripan dinilai mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat, atau berbagai konflik yang terjadi di tengah masyarakat  dengan jalan musyawarah atau Desa Kuripan banyak melakukan mediasi konflik dalam menyelesaikan permasalahan warga.” Kita dinilai banyak menyelesaikan permasalahan atau konflik  warga dengan diselesaikan lewat mediasi, ” ungkapnya.

Kepala Desa Lembar Selatan H. Beny Basuki mengatakan sebelum Desa Lembar Selatan terpilih dalam penghargaan ini, Desa Lembar Selatan sudah mendaftarkan diri dalam kegiatan PJA ini dimana ada 700 desa di Indonesia untuk ikut dalam PJA dari 700 peserta ada 300 desa atau Kades/lurah yang terpilih dan mendapatkan penghargaan.” Ada 300 desa yang  terpilih termasuk kita bersama tiga desa di Lombok Barat, ”  ungkapnya.

Secara keseluruhan ada 81 ribuan desa di Indonesia. Semenjak PJA digelar ada 700 orang peserta dan 300 orang untuk terpilih. Untuk Provinsi NTB sendiri,  Lombok Barat diwakili empat desa, Lombok Timur satu desa yakni Desa Anjani, Loteng satu desa yakni Desa Darmaji, Sumbawa dua desa yakni Desa Rhee dan Dea Batu Tering, Kabupaten Lombok Utara satu desa yakni Desa Tanjung, dan Bima satu desa yaitu Desa Raba Kodo.”Hanya kita Lombok Barat paling baik perwakilannya, kabupaten lainnya,” tambah Hasbi.

Baca Juga :  Ijo Nol Dedoro Dianggap Hanya Menggema di Kalangan Pejabat

Kepala Desa Golong HM. Zaenudin menambahkan, dari informasi agenda para Kades akan mengikuti apel Hari Lahir Pancasila di Monas dengan Pembina Upacara Presiden RI Joko Widodo. Desa Golong bersama tiga desa lainnya lolos seleksi dan audisi penyelesaian kasus-kasus hukum tentang pencegahan pernikahan dini, mediasi warga dan penerapan restoratif justice (RJ).” Banyak kasus-kasus hukum sudah diselesaikan, mengedepankan restoratif justice, ” katanya.

Selain itu, berbagai permasalahan lainnya untuk sudah diselesaikan juga diapresiasi Kitaemenkumham seperti sengketa tanah, tanah warisan, tanah hibah, yang paling menjadi perhatian adanya kasus-kasus pernikahan dini yang bisa diselesaikan, sehingga Desa Golong ditunjuk sebagai Desa Sadar hukum.(ami)

Komentar Anda