Kasus Covid-19 Melonjak, PTM Dievaluasi

FAUZAN KHALID ( FAHMY/RADAR LOMBOK)

GIRI MENANG – Bupati Lombok Barat didorong  menarik Surat Edaran (SE) tentang  egiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah dikeluarkan menjelang tahun ajaran baru 2021-2022. Dorongan ini disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat dengan alasan kasus Covid-19 di Lombok Barat yang semakin meningkat.
Dorongan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha. Di tengah kasus Corona yang naik, dewan meminta SE tentang PTM dievaluasi.” Sejak awal saya minta Pak Sekda untuk dievaluasi, karena lonjakan kasus di Mataram,” tegasnya saat dikonfirmasi  emarin (18/7).

Lonjakan kasus Covid-19 di Mataram pasti akan berdampak terhadap Lombok Barat. Ia  eminta Pemkab Lobar agar bersabar dulu, menunggu agar kasus Covid-19 turun, baru  emudian memberlakukan PTM lagi.” Saya kasi masukan, mestinya semua kita bersabar dulu dengan kondisi ini,” ungkapnya. Kalau SE Bupati itu keluar sebelum ditetapkannya PPKM
Darurat, maka itu memang harus dievalasi.

Belum lagi PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir bulan ini.” PPKM kan sampai akhir bulan. Kenapa Dikbud tidak ikut dulu sambil melihat perkembangan,” ungkapnya. Kalau misalnya setelah tanggal 20 Juli kasus menurut, tentunya sebagai wakil rakyat dan juga praktisi pendidikan ia sangat mendukung sekali diberlakukannya PTM.”Kalau perkembangan setelah tanggal 20 lebih kondusif, saya pasti mendukung PTM di Lobar,” tegas politisi PKS ini. Pihaknya menekankan dalam kondisi seperti ini perlu ditekankan jika PTM tetap dilaksanakan maka harus disertai dengan pengawasan terhadap pelaksanaan Prokes di semua sekolah. Pihaknya melihat sendiri dalam kegiatan turun lapangan, sejumlah sekolah tidak memberlakukan Prokes dengan ketat.” Saya lihat sekolah masuk tapi anakanak tidak pake masker terus berkerumun,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Pilkades di Lobar, Jumlah Pendaftar Lebih dari Seratus Orang

Tidak hanya itu, sebelum melakukan kegiatan PTM nanti, sebaiknya dilakukan simulasi dulu untuk semua sekolah. Itupun dilakukan saat landai kasus nanti. Namun kalau harus dilakukan simulasi, tentunya ini butuh waktu, dan respon Dikbud juga agak lamban.” Saya mendorong agar dibuat simulasi PTM, tapi kan lamban responnya,” tuturnya. Nurul mengaku secara lisan sudah berkomunikasi dengan Sekda terkait dengan evaluasi tersebut. Sekda menyampaikan bahwa evaluasi sudah dilakukan. “ Tapi kenyataan di lapangan masih ada PTM. SK belum dicabut,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Polisi dan Warga Tutup Lubang Tambang Emas di Sekotong

Kalau memang akan ditetapkan PTM, ia meminta agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat terkait protokol kesehatan. Karena di masing-masing kecamatan ada tim. Jadi tim yang ada di kecamatan bisa turun melakukan pengecekan pengawasan. Sementara itu Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, mengatakan, terkait kegiatan belajar-mengajar, pihaknya mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB. Dimana sesusai aturan belajar-mengajar dilaksanakan  dengan Prokes yang ketat.”Kita ikuti pemerintah pusat dan provinsi terkait kegiatan belajar-mengajar,” ungkap bupati. Terkait dengan  egiatan PTM yang sudah dilakukan selama satu pekan ini, Dinas Pendidikan masih  elakukan evaluasi. Apa hasil evaluasi nanti akan dilaporkan yang nantinya akan menjadi acuan untuk memutuskan apakah PTM dilanjutkan atau tidak.” Masih dievaluasi oleh Kadis PDK,” tutup bupati. (ami)