TANJUNG-Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin mengajak seluruh elemen untuk terlibat aktif bersama-sama menurunkan angka kekerasan di daerah itu.
Menurutnya, angka kekerasan ini terjadi disebabkan beberapa faktor. Seperti lingkungan hidup, perekonomian (kemiskinan), janda, dan kesadaran masyarakat. Dari sejumlah faktor itu, pihaknya akan segera membuat semacam regulasi untuk fokus mencegah terjadinya kekerasan. Dimulai dengan memberikan pendidikan kesadaran masyarakat. “Memang beberapa tahun terakhir ini ditemukan cukup tinggi di lapangan. Dengan angka kekerasan ini perlu keterlibatan semua pihak seperti aparat hukum, LPA, P2TP2A, Forum Anak, KPAI, dan lembaga-lembaga yang konsen terhadap kekerasan tersebut,” tegasnya kepada Radar Lombok, Kamis (17/11).
Kondisi perekonomian yang lemah yang disebabkan posisi janda, maka akan melampiaskan dialaminya kepada anak. Kalaupun dari luar lingkungan disebabkan kemiskinan. Angka kemiskinan di Lombok Utara saat ini berada mencapai 33,4 persen. Dari angka ini, pemda menargetkan tahun depan menurun menjadi 26,73 persen. Kemudian, Berdasarkan data tahun 2014 tercatat jumlah janda di Lombok Utara mencapai 9.829 jiwa. “Nanti lembaga-lembaga yang konsen terhadap kekerasan ini akan memberikan suport dari porsi anggaran melalui SKPD teknisnya,” tandasnya.
Dari sejumlah faktor itu, katanya, yang perlu ditekankan pada faktor kesadaran pendidikan masyarakat. Selain itu, peran tokoh masyarakat, adat, pemuda, dan agam harus terlibat aktif dalam memberikan pencerahan. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan mobil dan motor operasional dari pemerintah pusat diharapkan bisa lebih maksimal dalam mengkampanyekannya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPPKBPemdes Lombok Utara, Evi Winarni sebelumnya menerangkan, trennya peningkatan kekerasan dari tahun ke tahun telah berupaya diturunkan dengan berbagai kegiatan. Yakni membuat jejaring dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik pemuda, tokoh agama, tokoh masyaraka, LSM, pendidikan, kesehatan dan aparat penegak hukum.
Selain itu, ada juga lembaga independen yang dibentuk seperti P2TP2A, LPA dan forum anak Lombok Utara. Jejaring ini untuk mempermudah dan mempercepat koordinasi. ‘’Ketika masyarakat menemukan kasus, diminta segera melanjutkan ke jejaring tersebut. Baru selanjutnya bisa mendapatkan penanganan,’’ pungkasnya. (flo)
