MATARAM – Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar menambah modal inti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB.
Pasalnya, PT BPR dinilai sebagai BUMD yang dinilai cukup sehat dengan memberikan kontribusi dividen sebesar Rp 7,5 miliar dari target Rp 10 miliar di tahun 2022. “Kami dorong agar modal inti PT BPR bisa ditambah,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB Lalu Wirajaya, di sela-sela rapat komisi III dengan mitra kerjanya yakni PT BPR terkait dengan pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2022, di Kantor DPRD Provinsi NTB, kemarin.
Meski target dividen sebesar Rp 10 miliar di tahun 2022 tidak terpenuhi. Namun PT BPR telah menyumbang dividen kepada pemerintah daerah sebesar Rp 7,5 miliar di tahun 2022. Sebab itu, perlu ada upaya penambahan modal inti PT BPR oleh pemprov. Dengan begitu, target dividen sebesar Rp 10 miliar diharapkan bisa terpenuhi. “Perlu modal inti ditambah, agar target dividen Rp 10 miliar terpenuhi,” ucap politisi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, sebenarnya PT BPR NTB membutuhkan modal inti Rp 500 miliar untuk bisa menjadi bank sehat. Namun dari angka itu, yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 140 miliar. Selain itu, Menurutnya, keberadaan PT BPR di tengah masyarakat, sebagai upaya membantu pemerintah memberantas kemiskinan, dengan memutus rantai praktik rentenir yang sering kali menjerat masyarakat. “Ini bagian upaya membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan di NTB,” ungkap politisi asal Loteng tersebut.
Diungkapkan pula, sesuai dengan penjelasan direksi PT BPR NTB, saat ini ada kekurangan yang dialami PT BPR NTB yakni, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang informasi dan teknologi. Sehingga disarankan supaya membangun kerja sama dengan PT Bank NTB Syariah, lantaran sama-sama perusahaan daerah.
Namun menurutnya, PT BPR sedang melakukan pembenahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. “Mereka sedang lakukan pembenahan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan,” imbuhnya.
Terkait adanya rencana perubahan dari BPR konvensional menjadi Syariah? Ia menilai, itu masih terkendala modal inti dan SDM, sehingga disarankan membangun kerja sama dengan PT Bank NTB Syariah. Pihaknya pun berharap, PT BPR bisa melakukan terobosan dan inovasi terhadap pangsa pasar yang dilirik di daerah. Misalnya, dengan melirilk pangsa pasar pelajar. “Setidaknya bisa menerbitkan rekening bagi pelajar, meskipun dibatasi. Kalau pelajar ada transfer dari keluarga,” lugasnya. (yan)
