SELONG – Kalangan DPRD Lombok Timur mendukung Pemda menuntaskan proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga selatan Lombok Timur.
Meski menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, SPAM ini harus rampung, terlebih lagi pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran sampai Rp 110 miliar.” Kita sangat mendukung Pemkab Lombok Timur untuk melanjutkan proyek SPAM ini bahkan bisa tuntas di tahun 2023 ini,” kata Wakil Ketua DPRD Lombok Timur H. Daeng Paelori kemarin.
Persoalan air bersih di wilayah selatan Lombok Timur merupakan masalah klasik yang setiap tahun ada. Dengan adanya program SPAM ini maka hal tersebut adalah kesempatan emas sehingga kebutuhan air bersih bagi warga bisa segera terpenuhi.” Ini menjadi PR bagi Pemkab Lotim. Ketika ada masalah atau pro dan kontra maka Pemkab harus mengambil tindakan tegas. Kalau persoalan ini tak kunjung selesai dan warga tetap bersikeras menolak untuk mengalirkan sebagian mata air ke proyek SPAM ini maka Pemkab Lotim sebaiknya tempuh jalur hukum,” saran Daeng.
Dewan memberikan sejumlah masukan dan saran ke dinas terkait agar proyek SPAM tersebut tidak sampai menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Terutama berkaitan dengan sikap warga yang tidak setuju mata air mereka digunakan untuk proyek ini.” Kepentingan umum harus lebih diutamakan dari kepentingan pribadi,” tegas Daeng.
Sebelumnya Sekda Lombok Timur HM. Juaini Taofik turun langsung memantau dan melihat langsung mata air Tibu Krodet Sungai Benteng-Maronggek yang berada Dusun Sampet Kembang Kuning Kecamatan Sikur. Mata air ini direncanakan menjadi sumber alternatif setelah sebelumnya pemakaian dua mata air di desa tersebut mendapat penolakan dari warga.”Peninjauan sumber air ini salah satu upaya untuk mempersiapkan program pengaliran air ke wilayah selatan yang menjadi prioritas. Dan mata air yang akan kita ambil ini memang minim konflik,” kata Sekda.
Proyek SPAM ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 110 miliar. Anggaran pengerjaan bersumber dari APBN 2023 melalui Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW NTB).”Lokasinya memang cukup jauh dari pemukiman warga maupun saluran irigasi terdekat. Kita juga pernah mengkonfirmasi pemerintah desa setempat letak lokasi sumber air yang jauh dari daerah irigasi terdekat sehingga kecil dampak konflik kepentingan dengan para petani,” terangnya.
Dengan adanya solusi ini diharapakan tidak akan ada lagi konflik di tengah masyarakat. Apalagi program ini bertujuan mengatasi krisis air bersih masyarakat selatan.(lie)
