MATARAM–Konflik di tubuh PPP Lombok Timur (Lotim) makin mengemuka. Setelah ada perusakan Kantor DPC PPP Lotim yang terjadi beberapa waktu lalu, kini sejumlah kader dan simpatisan parpol berlambang kakbah itu menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan partai.
Para kader dan simpatisan PPP Lotim itu menggelar demonstrasi di Kantor DPW PPP NTB di jalan Majapahit kota Mataram. Dalam tuntutannya, Mereka menolak SK yang diterbitkan DPP.
Dalam SK itu DPP menetapkan Husnan Karyadi sebagai Ketua DPC PPP Lotim. SK itu dinilai cacat hukum. Karena Husnan Karyadi tidak menjadi salah satu kader yang direkomendasikan oleh tim formatur sebagai calon Ketua DPC Lotim. Ada tiga kader yang direkomendasikan tim formatur yakni Pahroruzi, H. Ruhaiman dan Lalu Hatman. Tetapi justru, Husnan Karyadi yang ditetapkan DPP sebagai Ketua DPC PPP Lotim.
Adapun pemberian SK kepada Ketua DPC Lotim dan 8 DPC kabupaten kota lainnya sudah dilakukan Kamis (23/12) di Kantor DPW PPP NTB. SK diserahkan oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Ermalena.
Menanggapi adanya penolakan terhadap Husnan Karyadi sebagai Ketua DPC PPP Lotim, Sekretaris DPW PPP NTB Muhammad Akri menilai bahwa itu merupakan hal biasa. Ditegaskan, SK DPP kepada Husnan Karyadi sudah sesuai aturan. Di mana tim formatur mengajukan Husnan Karyadi sebagai salah satu calon Ketua DPC PPP Lotim. “SK untuk ketua DPC PPP Lotim Husnan Karyadi sudah sesuai aturan,” tegas Anggota Fraksi PPP DPRD NTB tersebut, Sabtu (25/12).
Jikapun ada ketidakpuasan dari sejumlah kader lainnya di tubuh PPP Lotim, itu dinilai sebagai suatu hal wajar. Karena belum tentu, semua kader dan simpatisan akan terpuaskan dengan keputusan partai. Tetapi ia berharap, dengan sudah ada keputusan partai tersebut, maka kader dan pengurus diharapkan patuh.
Adapun terkait konflik di tubuh PPP Lotim, dikhawatirkan bisa merusak soliditas internal. Untuk itu, DPW sudah meminta kepada Husnan Karyadi agar segera melakukan konsolidasi internal. Dan itu menjadii pekerjaan rumah bagi Husnan Karyadi.
Seperti diketahui, DPP sudah menyerahkan SK kepada 9 DPC kabupaten kota hasil Muscab. Adapun 9 ketua DPC kabupaten kota yang di-SK-kan yakni Husnan Karyadi untuk Lotim, Muhammad Ruslan untuk Lobar, Mayuki untuk Loteng, Ahmad Halabi untuk Kota Mataram. Berikutnya, Sumbawa Barat Amirudin Embeng, Sumbawa Rusli Manawari, Dompu Muhammad Subahan, Bima Muhammad Erwin, dan Kota Bima Syafriansyah. “Kita minta segera disiapkan musyawarah PAC,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP NTB Muzihir mengungkapkan, pihaknya mempersilhkan kader untuk menempuh mekanisme partai, jika ada kader dan pengurus tidak puas dengan keputusan partai. “Silakan ajukan gugatan ke Mahkamah Partai,” lugas Wakil Ketua DPRD NTB tu. (yan)
