MATARAM—Penyelesaian lahan Kawasan Ekonomi Khu sus (KEK) Mandalika molor dari target.
Salah satu penyebabnya, karena pandemi Covid-19 yang melanda NTB. Komisaris PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), H Irzani menyampaikan, upaya penyelesaian lahan KEK Mandalika terus dilakukan. “Tapi pada April-Juni ternyata Covid-19 makin menjadi-jadi yang berakibat seluruh aktivitas kantor ITDC semuanya WFH (Work From Home, red),” ucap Irzani.
Pandemi Covid-19 juga secara otomatis menyebabkan pihak ITDC tidak bisa bertemu dengan warga. “Kan tidak boleh lagi ada bertemu dengan warga, yang berdampak pada prosesnya juga terhambat. Sekarang sih semuanya on proses dan kita pastikan semuanya terbuka,” katanya.
Berdasarkan laporan Direksi ITDC, lanjut Irzani, masih ada sekitar 12 hektare lahan di sekitar sirkuit yang belum tuntas pembebasannya. Terbagi menjadi 2 bagian, yakni Penlok 1 dalam sirkuit sekitar 4,8 hektar dan Penlok 2 di luar sirkuit sekitar 6,8 hektar. Pada bulan Februari dan Maret, Penlok 1 sudah sebagian menemukan kata sepakat antara warga dengan ITDC. “Itu sebagaimana harga appraisal, dan sebagian lagi warga belum sepakat. Ada juga yang mau minta ganti dengan tanah,” jelasnya.
Sebagai Komisaris, Irzani mengingatkan manajemen ITDC agar masalah lahan tetap menjadi prioritas. Hal penting yang harus diperhatikan, tetap membuka komunikasi dengan warga yang memiliki lahan enclave. “Utamakan diselesaikan tanpa proses konsiyensi. Kecuali kalau sudah sangat terpaksa. Tetapi sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah saja,” pintanya.
Irzani yakin, menyelesaikan masalah melalui cara kekeluargaan jauh lebih baik dibandingkan jalur hukum. Apabila kearifan lokal dikedepankan, pembangunan juga akan berjalan lancar kedepannya. Dalam pelaksanaannya, Irzani mengingatkan agar ITDC bersikap terbuka. Tentu saja dengan menggandeng Pemda NTB dan pemda Lombok Tengah bersama Forkompimdanya. “Karena ITDC ini hadir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB, khususnya Loteng,” katanya.
Sementara berdasarkan laporan terakhir direksi, seluruh lahan encalve saat ini sudah clear and clean. Untuk pembayarannya juga dilakukan sesuai jadwal. “Pokoknya tidak akan menggangu jadwal event MotoGP,” ucapnya. Terkait dengan lahan yang diklaim warga dan tidak termasuk enclave, Irzani juga meminta manajemen agar terbuka. Caranya dengan menerima warga untuk menyandingkan data. “Dan itu juga sudah berjalan dengan baik. Malah dimediasi oleh Satgas yang dipimpin Polda NTB.
Jadi semuanya diselesaikan dengan duduk bersama dan sandingkan semua datanya masing-masing,” ujarnya.
Apabila ada yang tidak sinkron dan masing-masing memiliki alas hak, maka jalan terakhir adalah pengadilan. “Karena hanya pengadilan yang bisa memutus siapa yang paling berhak. Dan itulah yang harus kita jalankan karena kita harus taat asas. Tapi sebagai Komisaris, saya selalu sampaikan setiap rapat dengan direksi agar menyelesaikan lahan ini secara kekeluargaan. Hindari jalur hukum kecuali sudah sangat terpaksa,” katanya.(zwr)
