GIRI MENANG-Dinas Kesehatan Lombok Barat mengevaluasi dan membenahi sistem di awal penerapan Universal Health Coverage (UHC). UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang sama dan adil terhadap layanan kesehatan. Lewat program ini warga Lobar cukup datang ke Puskesmas dengan membawa KTP saja. Nah karena sistem ini baru diterapkan, terdapat beberapa kendala dialami di lapangan. Namun dari sisi animo masyarakat untuk mendaftar kepesertaan sangat tinggi sehingga Dikes selektif dalam mendaftar kepesertaan UHC ini. Pasalnya jika tidak selektif, dikhawatirkan anggaran yang disediakan Rp 3,2 miliar untuk pendaftaran kepesertaan tiga bulan kedepan akan jebol.
Kepala Dinas Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan mengatakan, karena sistem UHC ini hal baru diberlakukan terdapat beberapa kendala dihadapi oleh pihaknya. “Tetap kami evaluasi apa permasalahan di lapangan, kami permudah aturan-aturan, karena ini untuk orang sakit, jangan sampai orang sakit tidak terlayani,” jelasnya.
Dinas menginstruksikan Puskesmas untuk melayani semua pasien. Jangan sampai ada yang menolak pasien. Diakui dari hasil evaluasi sementara ini perlu penyesuaian ke sistem BPJS. Pasalnya, UHC ini masuk sistem BPJS. Di BPJS ada aturan main yang bisa dilayani sistem BPJS adalah orang yang sudah terdaftar baik kelas I, II dan III. Dengan sistem UHC ini, warga yang belum terdaftar didaftarkan oleh Puskesmas di sistem BPJS. Tentu dengan ketentuan ber-KTP Lobar. Sehingga warga tentu terbantu karena warga bisa didaftarkan langsung. Berbeda dengan yang dulu, proses pendaftaran ke OPD terkait dan menunggu dua Minggu baru bisa aktif kepesertaannya. “Tapi kalau ini (UHC) sekarang sakit, daftarkan, besok bisa dilayani (aktif) (UHC),”jelasnya.
Bagaimana kalau ada warga yang tiba-tiba langsung merujuk ke rumah sakit? Menurut Kadikes ini, prosesnya tetap mengacu aturan BPJS yakni melalui rujukan berjenjang. Dari Puskesmas lalu dirujuk ke rumah sakit. Dan diakui banyak warga mengambil jalur pintas, langsung ke rumah sakit. ” Saya minta tim untuk disosialisasikan ke desa, bahwa ada rujukan. Tidak bisa langsung ke rumah sakit,” ungkapnya.
Bagiamana dengan warga yang belum masuk kepesertaan lalu berobat ke Puskesmas ? Menurutnya, untuk sementara tidak didaftarkan semuanya. Pihaknya selektif mendaftarkan kepesertaan warga, lantaran kondisi tingginya animo warga yang mendaftar.
Pada awal-awal penerapan UHC ini, peserta yang mendaftar melonjak. Bahkan dalam sehari jumlah warga yang mendaftar mencapai 150 orang. Sementara pihaknya mencadangkan untuk pendaftaran peserta 3.900. “Kalau ini tidak kita rem, habis anggaran untuk kepesertaan ini nanti,”jelasnya.
Sebab UHC ini sendiri 95 persen warga Lobar terdaftar BPJS Kesehatan. Sedangkan sisanya 5 persen terdapat sekitar 32 ribu yang belum terdaftar”Tahun depan kita usahakan dari 95 persen itu ke 98 persen dengan cadangan sekitar 1 persen atau 7 ribu,” imbuhnya.
Bagi peserta yang belum terdaftar berobat ke Puskesmas, tentu ada dua pilihan yakni pasien umum atau mendaftar menjadi peserta BPJS. Dan pihaknya pun sudah menyampaikan ke Puskesmas agar tidak terlalu banyak berharap dari pasien umum. Sebab kedepan warga pasti lebih memilih UHC. Selain itu, pihaknya telah meminta data warga yang perlu digratiskan ke Puskesmas untuk mengantisipasi keluhan warga sebelum UHC benar-benar terlaksana dengan baik di Lobar.
Komisi IV DPRD Lombok Barat melakukan sidak UHC ke RSUD Tripat Gerung, Selasa (17/10). Dewan mewawancarai langsung keluarga pasien apakah mengunakan UHC atau tidak saat mendaftar masuk untuk mendapatkan pelayanan di RSUD plat merah itu. “Kita turun memastikan pelayanan kesehatan terkait program UHC itu bisa terlaksana dengan bagus,” terang Ketua Komisi IV DPRD Lobar Lalu Irwan. Dari hasil sidak itu, dewan mengaku bersyukur karena pasien yang terbilang kurang mampu secara finansial sudah menggunakan UHC. Bahkan pelayanan yang diberikan RSUD Tripat begitu baik.
Namun beberapa pasien masih ada yang belum mengetahui adanya program UHC itu. “Masukan untuk teman-teman Dinas Kesehatan kaitan dengan informasi UHC, ini perlu diperluas kembali karena dari beberapa masyarakat yang kita tanyakan ada yang belum mengetahui UHC. Minimal ada pamflet menerangkan UHC yang tersedia di fasilitas kesehatan,” sarannya. (ami)
