TANJUNG – Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyerahkan sepenuhnya persoalan Yayasan Chili House ke Pemerintah Desa Medana, Kecamatan Tanjung.
Kepala Dikbudpora KLU Adenan mengatakan bahwa sekolah TK yang didirikan Yayasan Chili House bukan di bawah wewenang pemerintah daerah. Sebab sekolah tersebut masih non formal. “Kami serahkan ke pemdes,” ujar Adenan.
Jika sekolah tersebut sudah ada izin operasional dari Dikbudpora, maka baru sekolah tersebut dinyatakan sekolah formal dan menjadi tanggung jawab dinas. Dan dalam mengeluarkan izin cukup selektif. Di mana sekolah tersebut setidaknya sudah punya sarana prasarana belajar dan juga murid serta pembelajarannya sudah berjalan. “Komentar Bu Ain (Pendiri Yayasan Chili House) sudah jelas,” ucapnya.
Lantas ketika pemdes menutup sekolah tersebut bagaimana nasib para murid? “Belum dapat laporan dari bidang terkait kalau di sana ada murid,” ucapnya.
Sumaini, Wali Siswa TK di Yayasan Chili House mengaku menolak jika TK tempat anaknya belajar ditutup. Pasalnya kehadiran TK ini cukup membantu proses belajar mengajar anaknya selama ini. “Cara atau teknis mengajarnya bagus. Alhamdulillah baru sebulan anak saya sekolah di Chili House hasilnya memuaskan. Bisa menghitung dan membaca,” ucapnya.
Sebelumnya kata Sumaini anaknya hanya bermain HP setiap hari. Namun semenjak masuk TK sudah tidak lagi bermain HP, fokus belajar. “Itu yang membuat saya sebagai orang tua merasa bangga dan merasa terbantu oleh adanya Chili House ini,” ujarnya.
Terlebih dalam proses belajar-mengajarnya, TK Chili House juga tidak memungut biaya. Sebagai masyarakat yang tergolong kurang mampu, tentu sangat membantu. “Menurut kami TK ini harus tetap berjalan,” pinta warga Dusun Teluk Dalem, Desa Medana ini.
Sebelumnya, Pemerintah Desa Medana menutup operasional Yayasan Chili House di desa setempat. Salah satunya TK, dengan alasan belum ada izin dari dinas terkait dan ada dorongan dari sebagian masyarakat.
Pemilik Chili House, Ain Husein mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemdes ini terlalu gegabah. “Kalau untuk TK kan harus berjalan dulu satu hingga dua tahun. Baru nanti akan dipantau mulai sarana prasarana dan lainnya. Untuk hal ini kami sudah ajukan. Jika sekarang aktivitasnya mau dihentikan bagaimana mau dikeluarkan izin nanti,” jelasnya.
Sementara untuk pendidikan non formalnya kata perempuan asli Kuala Lumpur, Malaysia ini berupa les matematika dan itu tidak perlu izin dari dinas terkait. Pemdes Medana tetap bersikukuh untuk menutup yayasannya bersama sekelompok masyarakat. Penutupan dilakukan pada saat proses belajar-mengajar.
Selain persoalan izin, isu yang berkembang di masyarakat jelasnya adalah dia mengajar menggunakan celana pendek dan bertato. Padahal ia di sana bukan sebagai pengajar. Namun hanya sebagai pembina dan penyusun kurikulum. Yang mengajar adalah guru yang sebagian besar adalah warga setempat.
Selain itu, isu yang berkembang jelasnya dia menggaji guru melebihi tarif yang pada umumnya berlaku di sekitar sana. Kemudian tidak menarik uang SPP. “Kita disebut bersaing secara tidak sehat. Kenapa kami harus ngikut yang begitu-gitu. Kami memang lebih ke bakti sosial. Project kami bukan hanya di sini. Ada juga di Gili Trawangan,” bebernya.
Jika ada hal yang kurang berkenan di masyarakat setempat kata Ain pihaknya meminta maaf. Tetapi jika diminta menghentikan aktivitas di yayasan tersebut pihaknya tidak akan nurut jika dengan alasan yang kurang logis.
Sementara itu, Kepala Desa Medana Umar Halid mengatakan bahwa penutupan Yayasan Chili House hanya bersifat sementara. Hal ini dilakukan merespons adanya situasi yang tidak kondusif di tengah masyarakat. “Saat ini kami sedang proses mediasi. Pihak kecamatan juga akan terlibat dan hasilnya nanti kita lihat seperti apa,” ucapnya. (der)
