Dewan Sebut Politis, NU Justru Beri Apresiasi

pelantikan lobar
DILANTIK : Suasana pelantikan 10 pejabat eselon II di Aula Kantor Bupati Lobar, Selasa (7/3). (ZUL/RADARLOMBOK)

GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid akhirnya melantik 10 pejabat eselon II yang sudah melalui proses seleksi terbuka. Pelantikan dilakukan di aula kantor Bupati Lobar, Selasa (7/3).

Berikut nama-nama pejabat tersebut sesuai SK Nomor 202/820/46/BKD PSDM/2017. Sekretaris DPRD Lobar dijabat oleh H. Isnanto Karyawan, Kepala Badan Kesbangpol dijabat oleh H. Muh. Fajar Taufiq, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dijabat oleh H. Muh. Yamil, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dijabat oleh Abdul Manan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dijabat oleh Fauzan Husniady, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh M. Hendrayadi, Kepala Dinas Pertanian dijabat oleh H. Muhur Zokhri, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang dijabat oleh I Made Arthadana, Kepala Dinas Sosial dijabat oleh Drg. Ni Made Ambaryati, Kepala Sat Pol PP dijabat oleh Mahnan.

[postingan number=3 tag=”lobar”]

Soal pelantikan ini ada tanggapan dan sorotan dari Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim. Ia menilai mutasi kali ini lebih kental nuansa politis dengan mempertimbangkan geopolitik untuk mendukung majunya H. Fauzan Khalid di Pilkada Lobar 2018. Misalnya ia menyebut ada dua pejabat yang dilantik yang berasal dari Narmada yakni H. Isnanto Karyawan dan Abdul Manan. Dengan demikian total ada lima pejabat eselon II dari Narmada. Tiga lainnya yaitu Rachman Sahnan Putra Kepala Dinas Kesehatan, H. Rahmat Agus Hidayat Kepala Inspektorat dan H. Subandi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. “ Jadi secara geopolitik pasangan Fauzan (nanti) bukan orang Narmada,” terangnya usai menghadiri pelantikan ini.

Baca Juga :  Bukan Artis Korea, Ini Kasatlantas Polres Lotim yang Baru

Namun secara umum lanjut politisi PKB ini, proses seleksi terbuka hingga penetapan calon sudah bagus. Apalagi dilakukan dengan transparan mengumumkan tiga besar di masing-masing jabatan eselon II. Akan tetapi tentu bupati sendiri diberikan kewenangan untuk memilih satu di antara tiga tersebut. Sehingga kembali kepada hak prerogatif bupati. “Namun tetap lebih kental nuansa politisnya,” terangnya.

Di lain sisi, pelantikan ini mendapat apresiasi elemen masyarakat, diantaranya PC Nahdlatul Ulama (NU) Lombok Barat. Sekretaris NU Lombok Barat Ali Ma’sum menyatakan apresiasi ini adalah sikap resmi organisasinya lantaran Bupati H. Fauzan Khalid melantik pejabat-pejabat yang sesuai dengan kemampuannya. Lebih dari itu, Fauzan diapresiasi karena sebagaian pejabat yang dilantik adalah tokoh NU. Ia lalu menyebut Hendrayadi, Fauzan Husniady dan lain-lain sebagai tokoh NU. “ Kami apresiasi, ini sikap resmi kami,” ungkap Ali lewat layanan Watshapp kepada koran ini.

Sementara itu bupati dalam sambutannya saat acara pelantikan mengatakan, merupakan sesuatu yang sulit untuk memilih satu di antara tiga nama yang diberikan. “Kalau boleh tiga orang menjabat satu SKPD, maka saya pilih ketiganya, karena semuanya baik,” terangnya.

Baca Juga :  Fauzan Tradisikan Safari Salat Jumat

Bupati sendiri berharap agar para pejabat yang baru saja dilantik, bisa melanjutkan amanah yang sudah diberikan sesuai undang-undang dan tugas pokok dan fungsi. Kemudian diharapkan pula, para pejabat tersebut ke depan akan memberikan tambahan prestasi dan kebanggaan bagi Pemkab Lobar. Termasuk dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Saya berharap target RPJMD yang belum mencapai target supaya bisa dikejar, bahkan bisa melampui harapan kita,” tegasnya.

Kemudian berkaitan dengan lowongnya 10 jabatan eselon III yang ditinggalkan masing-masing pejabat baru ini, akan segera diisi. Dikatakan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sudah diminta menyusun dan mengkonsep siapa-siapa yang akan duduk di sana. Nanti sekitar tanggal 20 Maret 2017 akan dirapatkan, terkait konsep dari Baperjakat.  

Lebih lanjut Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengatakan, kinerja Kepala SKPD yang sudah menandatangani kontrak kinerja tentunya akan mendapat evaluasi. Evaluasi bisa dua bulan, enam bulan tergantung kebutuhan. Oleh karenanya mereka yang sudah dilantik atau baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan maksimal. (zul)

Komentar Anda