MATARAM-Rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lombok yang kembali digaungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada akhir masa pemerintahan Zul-Rohmi mendapatkan kritikan pedas dari wakil rakyat.
Kritikan itu disampaikan, anggota Komisi IV DPRD NTB, Ruslan Turmudzi, yang menilai rencana pembangunan SPAM regional pada akhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2023 suatu hal yang tidak mungkin bisa terwujud. Apalagi masa pemerintahan Zul-Rohmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB akan berakhir pada September 2023 mendatang. “Jadi tidak mungkinlah bisa dikerjakan didalam periode yang sekarang ini (SPAM regional). Jadi sama artinya menghayal, PHP dan mimpin disiang bolong,” kritik Ruslan.
Ruslan mengatakan, SPAM regional sebenarnya merupakan amanat dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2023 yang harus diwujudkan pada masa pemerintahan Zul-Rohmi ketika proses pembangunan mulai digarap pada awal pemerintahan Zul-Rohmi pada 2018 lalu. “Jika SPAM regional ini dikerjakan dari awal pemerintah Zul-Rohmi baru ya bisa terlaksana. Tapi kalau kita bicara hari ini, pemerintahan Zul-Rohmi tinggal seumur jagung lagi, pada 2023 September itu sudah berhenti,” tambahnya.
Namun, rencana pembangunan tersebut malah baru muncul di sisa satu tahun jabatan Zul-Rohmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Padahal SPAM regional ini merupakan pekerjaan besar dengan nilai investasi bisa menelan anggaran mencapai triliunan rupiah. “Tapi actionnya terlambat, ini sudah mau berakhir masa jabatan di 2023 baru bicara SPAM regional yang nilai investasinya kurang lebih Rp 20 triliun. Jadi dari mana duitnya (uang),” tanya Ruslan.
Menurut Ruslan, SPAM regional merupakan satu dari banyak program di RPJMD yang berpotensi gagal dilaksanakan. Padahal rencana pembangunan tersebut masuk dalam skala prioritas sehingga ada di dalam RPJMD. Malah yang masuk jadi skala prioritas program yang diluar kewenangan Pemprov seperti misalnya program zero waste dan industrialisasi. “Sebenarnya parameternya jelas, kalau kita mangacu pada RPJMD maka semua terget di RPJMD bisa tercapai. Tapi kita belanja itu melebihi terget RPJMD dan tidak menjadi skala prioritas berdasarkan kewenangan, persoalannya disitu, banyak kewenangan-kewenangan kita ini diluar kewenangan provinsi jadi program prioritas contoh sekarang zero waste, industrialisasi itu bukan kewenangan kita,” tegasnya.
Sementara yang menjadi kewenangan Pemprov NTB berdasarkan kewanangan dalam tangani masalah sampah, sambung Ruslan, adalah TPA regional yang lintas dua kabupaten di kebon Kongok Lombok Barat. “Kalau yang lain tidak ada. Begitu juga SPAM regional ini, bagaimana kita mengatur SPAM regional dasar kita apa,” tandasnya.
Seperti diketahui, pada Juli 2022 lalu, Gubernur NTB, Zulkifliemansyah telah mengelar rapat rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Lombok di Mataram. Pada saat itu, gubernur meminta pembangunan SPAM regional Lombok dipercepat guna mengantisipasi kegiatan berskala internasional yang banyak digelar di NTB khususnya di pulau Lombok. “Salah satu isu yang sangat serius adalah ketersediaan air bersih atau air minum. Oleh karena itu, NTB diminta oleh pusat minimal Pulau Lombok bagaimana memiliki ketersediaan air bersih atau air minum lebih standar, sesuai standar internasional,”kata gubernur saat pimpin rapat.
Gubernur menegaskan, SPAM menjadi atensi penting dari Pemerintah Provinsi NTB, terlebih banyaknya agenda kegiatan berskala internasional yang membutuhkan ketersediaan jaminan sarana prasana dasar seperti air bersih. “Banyaknya event internasional bahkan global event yang akan digelar di NTB, seperti MotoGP, WSBK, IATC, MXGP dan lain sebagainya,” ujarnya.
Oleh sabab itu gubernur meminta agar perencanaan pembangunan SPAM dipercepat sehingga tidak ada masalah lagi dengan ketersediaan air bersih atau air minum saat semua event internasional tahun depan dimulai.
Samentara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Ridwan Syah, menjelaskan bahwa konteks pertemuan pada saat itu adalah bagaimana percepatan sesuai permintaan Gubernur. “Kita tidak memiliki waktu yang banyak karena espektasi penyediaan dan pelayanan air bersih makin meningkat,” tegasnya.
Ia melanjutkan, bahwa penyusunan dokumen study kelayakan SPAM Regional Pulau Lombok dilakukan pada tahun 2018 sisa akhir masa jabatan Gubernur TGB. Sehingga ini masuk dalam RPJMD jangka menengah 2019-2023 yang harus diwujudkan.
Dalam implementasi RPJMD itu sudah melakukan pertemuan dengan kabupaten/kota dalam rakor yang dihadiri Gubernur bersama tim dan Dirjen Cipta Karya pada awal tahun 2020. “Dalam pertemuan itu, salah satunya NTB diminta mereview kembali terkait data-data yang sudah ada, baik data sekunder maupun yang primer terkait ketersediaan air baku,” ungkapnya.
Namun lanjutnya, pekerjaan itu terhenti karena Covid-19. Oleh karenanya Gubernur memerintahkan Pemprov dan jajaran untuk mencoba memulai lagi rencana pembangunan SPAM Regional Pulau Lombok. Sehingga diharapkan dapat menemukan kelayakan secara ekonomi dan teknis. (sal)
