MATARAM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sudah menerima setoran Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT AMNT sebesar Rp107 miliar. Dengan sudah dibayarkan DBH PT AMNT itu, pihak DPRD Provinsi NTB berharap agar DBH tersebut, dapat digunakan dalam memenuhi target jangka pendek Pemprov NTB, yakni pembayaran utang.
Anggota Komisi III DPRD NTB Bidang Keuangan dan Perbankan, Sambirang Ahmadi mengatakan dengan telah masuknya Dana Bagi Hasil PT AMNT senilai Rp107 miliar itu, dapat memberikan keringanan bagi pihak Pemprov NTB, serta membuka pintu penyehatan APBD NTB untuk tahun anggaran 2024.
“Dana bagi hasil keuntungan tersebut, sangat membantu likuiditas APBD NTB 2023. Target kita sebetulnya bisa masuk Rp 288 miliar, sesuai yang kita hitung sejak 2020-2022,” kata politisi PKS tersebut, Selasa kemarin (5/12).
Menurutnya, semenjak direkomendasikan oleh BPK untuk meminta pembayaran wajib dari PT AMNT, baik Pemprov maupun DPRD NTB, telah menjalani serangkaian konsultasi ke sejumlah pihak terkait. Alhasil, payung hukum bisa terselesaikan, sehingga Dana Bagi Hasil PT AMNT tersebut, bisa mengalir ke kas Pemprov NTB. “Tentu kita sangat bersyukur akhirnya dana bagi hasil tersebut bisa tertagih,” paparnya.
Postur APBD NTB telah disepakati sebesar Rp 6,181 triliun, termasuk didalamnya ada porsi pendapatan dari PT AMNT. Pembayaran dari perusahaan tambang itu hanya pada tahun 2020 sampai 2021, sedangkan untuk 2022-2023 masih menunggu laporan keuangan kembali, sehingga ada angin segar bagi perbaikan APBD NTB di tahun 2024.
Namun demikian, ia meyakini pendapatan pada tahun 2023 hanya akan tercapai 95 persen. Oleh sebab itu, Pemprov NTB harus bekerja keras untuk terus menggenjot pendapatan. “Dengan penerimaan sebesar Rp 107 miliar tersebut, jalan menuju penyehatan APBD NTB sudah terbentang. Meskipun dugaan saya pendapatan 2023 kemungkinan hanya akan tercapai sebesar 95 persen, sampai 31 Desember nanti,” ucapnya.
Dengan pencapaian target pendapatan yang hanya 95 persen, politisi PKS itu memperkirakan akan ada utang jangka pendek yang harus diselesaikan pada tahun 2024 nanti, yakni sebesar Rp200 miliar. “Angka itu sudah sangat jauh menurun dibanding beban jangka pendek di 2023 sebesar 600 miliar lebih,” tandasnya. (yan)
